Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2013-2017

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak untuk pejabat fungsional disebut honorarium dan layanan profesional untuk pangeran. Dan biaya untuk honorarium dan layanan transportasi di setiap kantor urusan agama berbeda, dilihat dari tipologi atau jumlah pernikahan dan rujukan yang terjadi di kantor setiap bulan. Peraturan tersebut digunakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembayaran honorarium untuk layanan profesional dan transportasi di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cileunyi, Kabupaten Bandung dan hambatan dan solusi untuk hambatan dalam pengelolaan pembayaran honorarium untuk layanan profesional dan transportasi di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cileunyi, Bandung. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah model teori implementasi kebijakan yang disajikan oleh van meter dan van horn di mana ia menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur oleh 6 (enam) faktor, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik lembaga pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi, (5) sikap atau kecenderungan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan karyawan KUA Kabupaten Cileunyi Kabupaten Bandung, yang berjumlah 5 (lima) responden dan di Kementerian Agama Kementerian Bandung sebanyak 4 (empat) responden serta studi literatur. Teknik pengolahan data menggunakan triangulasi untuk mengolah data, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembayaran honor untuk layanan profesional dan transportasi di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cileunyi, Kabupaten Bandung sudah mulai berjalan dengan cukup baik. ini dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang dapat mencapai target, karakteristik pelaksana yang juga cukup baik, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan kendala kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan kebijakan dan sarana dan prasarana sumber daya yang dirasakan tidak mencukupi untuk KUA Kabupaten Cileunyi. Dan solusi untuk hambatan ini adalah untuk mengambil tindakan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait pembayaran