Javascript must be enabled to continue!
PENCURIAN PRATIMA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA HINDU
View through CrossRef
<p><em>Pratima Theft Crime is part of the crime of theft or crimes against property or objects that are sacred and sacred or sacred and sanctified which are related to symbols of God, Goddesses, Bhatara-Bhatari and their manifestations. Pratima theft is part of a crime against property as regulated in Book II of the Criminal Code and is also regulated in Hindu Law as Corah or Asteya in Article 6 in conjunction with Articles 336 - 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) in conjunction with Articles 51 - 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra). Corah or Asteya is part of Hindu legal norms in the field of Criminal Law or Kantaka Sodhana. The problems studied in the writing are, Are Hindu law norms in the field of Criminal Law included in the national legal system in the Unitary State of the Republic of Indonesia? What are the factors causing the rampant theft of pratima in Bali Province ?. Using the normative legal research method, the conclusion obtained is that the legal norms of Pratima Theft are regulated in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. support each other in the administration of the State. The Pratima Theft legal norms are part of the Criminal Law Norms including one of the Areas of Hindu Law which is one of the recognized religious laws in Indonesia, therefore the Pratima Theft legal norms as one of the religious laws (Hinduism) are automatically included as part of and regulated in the legal system in the Republic of Indonesia. Factors causing pratima theft include human factors, environmental factors, educational factors, social interaction factors and opportunity factors.</em></p><p><strong>Keywords</strong>: <em>Crime, Theft, Pratima, Hindu Law, Criminal Law.</em></p><p align="center"> </p>
Title: PENCURIAN PRATIMA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA HINDU
Description:
<p><em>Pratima Theft Crime is part of the crime of theft or crimes against property or objects that are sacred and sacred or sacred and sanctified which are related to symbols of God, Goddesses, Bhatara-Bhatari and their manifestations.
Pratima theft is part of a crime against property as regulated in Book II of the Criminal Code and is also regulated in Hindu Law as Corah or Asteya in Article 6 in conjunction with Articles 336 - 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) in conjunction with Articles 51 - 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra).
Corah or Asteya is part of Hindu legal norms in the field of Criminal Law or Kantaka Sodhana.
The problems studied in the writing are, Are Hindu law norms in the field of Criminal Law included in the national legal system in the Unitary State of the Republic of Indonesia? What are the factors causing the rampant theft of pratima in Bali Province ?.
Using the normative legal research method, the conclusion obtained is that the legal norms of Pratima Theft are regulated in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
support each other in the administration of the State.
The Pratima Theft legal norms are part of the Criminal Law Norms including one of the Areas of Hindu Law which is one of the recognized religious laws in Indonesia, therefore the Pratima Theft legal norms as one of the religious laws (Hinduism) are automatically included as part of and regulated in the legal system in the Republic of Indonesia.
Factors causing pratima theft include human factors, environmental factors, educational factors, social interaction factors and opportunity factors.
</em></p><p><strong>Keywords</strong>: <em>Crime, Theft, Pratima, Hindu Law, Criminal Law.
</em></p><p align="center"> </p>.
Related Results
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menja...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
Hukum Pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di muka persidangan. Tindak pidana pencurian mer...
ANALISIS KEBUTUHAN GURU AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM DAN SIGNIFIKANSINYA DENGAN LULUSAN INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
ANALISIS KEBUTUHAN GURU AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM DAN SIGNIFIKANSINYA DENGAN LULUSAN INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
The shortage of Hindu Religion Teachers is one of the main problems for the world of education. We hope that with the large number of Hindu religious colleges and graduates of the ...
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...


