Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal dan penerapan sanksi terhadap pelaku di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif.
Title: PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal dan penerapan sanksi terhadap pelaku di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.
Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris.
Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif.
Related Results
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam...
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 200...
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal
Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang ...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA.Hukum tata negara yaitu, sebuah hukum yang mengatur organisasi Negara meliputi bentuk Negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga-lembaga Negara dan...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...