Javascript must be enabled to continue!
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum keimigrasian terkait dengan pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dampak yang dirasakan setelah diberikannya hukuman berupa sanksi administratif maupun pidana bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal atau over stay. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik studi dokumen, observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk penegakan hukum yang diberikan bagi WNA pelanggar izin tinggal atau over stay dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembayaran denda, mengurus administrasi, serta pendeportasian kembali ke negara asalnya, namun apabila belum memiliki biaya kepulangan, WNA akan menunggu di ruang detensi sampai batas waktu yang ditentukan maupun sampai memiliki biaya untuk membeli tiket kepulangan. (2) sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pencekalan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum keimigrasian terkait dengan pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dampak yang dirasakan setelah diberikannya hukuman berupa sanksi administratif maupun pidana bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal atau over stay.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik studi dokumen, observasi serta wawancara.
Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling.
Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk penegakan hukum yang diberikan bagi WNA pelanggar izin tinggal atau over stay dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembayaran denda, mengurus administrasi, serta pendeportasian kembali ke negara asalnya, namun apabila belum memiliki biaya kepulangan, WNA akan menunggu di ruang detensi sampai batas waktu yang ditentukan maupun sampai memiliki biaya untuk membeli tiket kepulangan.
(2) sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pencekalan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
Related Results
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
CENGKEH SEBAGAI INSPIRASI PENGEMBANGAN MOTIF BATIK BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN BULELENG
CENGKEH SEBAGAI INSPIRASI PENGEMBANGAN MOTIF BATIK BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN BULELENG
Batik is one of the textile products that began to develop in Buleleng Regency. The presence of batik in the Buleleng district is used as an alternative for souvenirs and souvenirs...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...
IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM TINJAUAN HUKUM KEIMIGRASIAN
IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM TINJAUAN HUKUM KEIMIGRASIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peranan Hukum Keimigrasian dalam menyesuaikan keberadaan Tenaga Kerja Asing, serta menganalisis implikasi hukum yang dih...

