Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak. Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage. However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community. Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles. The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it. and lack of socialization from government agencies related to the impact caused. Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.
Title: Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat.
Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak.
Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods.
The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency.
Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage.
However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community.
Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles.
The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it.
and lack of socialization from government agencies related to the impact caused.
Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
IMPLIKASI PERKAWINAN USIA DINI DI BANJAR AUMAN BUKIT MUNDUK TIYING DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG
IMPLIKASI PERKAWINAN USIA DINI DI BANJAR AUMAN BUKIT MUNDUK TIYING DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG
Perkawinan usia dini merupakan suatu hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga pada usia yang masih muda. Perkawinan usia dini yang terjadinya di Ban...
Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini Di Desa Beti Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan
Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini Di Desa Beti Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Desa Beti telah mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk mematangkan usia perkawinan. Ini menyatakan bahwa usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 21 tahun, ...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang...
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
<p>Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan desa me...

Back to Top