Javascript must be enabled to continue!
BIMBINGAN TEKNIS MEWUJUDKAN DESA MANDIRI MELALUI PROGRAM PRIORITAS: BEST PRACTICE DI DESA BORO-BORO KECAMATAN RANOMEETO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
View through CrossRef
Indeks Pembangunan Desa (IDM) membagi desa-desa menjadi lima tingkatan, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam menentukan tingkat kemajuan suatu desa, serta menetapkan skala prioritas dalam merumuskan perencanaan kebijakan yang sesuai. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pada tahun 2024, Desa Boro-Boro akan dikategorikan sebagai desa berkembang. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis dalam mengembangkan program prioritas untuk membantu Desa Boro-Boro menjadi desa yang mandiri. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pejabat desa dalam mengembangkan program prioritas yang efektif dan efisien. Metode bimbingan teknis menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan pejabat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil bimbingan teknis menunjukkan bahwa pejabat desa kini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengembangkan program prioritas dan meningkatkan kemandirian desa.
Kata kunci: IDM, Desa Mandiri, Program Prioritas
Title: BIMBINGAN TEKNIS MEWUJUDKAN DESA MANDIRI MELALUI PROGRAM PRIORITAS: BEST PRACTICE DI DESA BORO-BORO KECAMATAN RANOMEETO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Description:
Indeks Pembangunan Desa (IDM) membagi desa-desa menjadi lima tingkatan, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.
Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam menentukan tingkat kemajuan suatu desa, serta menetapkan skala prioritas dalam merumuskan perencanaan kebijakan yang sesuai.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pada tahun 2024, Desa Boro-Boro akan dikategorikan sebagai desa berkembang.
Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis dalam mengembangkan program prioritas untuk membantu Desa Boro-Boro menjadi desa yang mandiri.
Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pejabat desa dalam mengembangkan program prioritas yang efektif dan efisien.
Metode bimbingan teknis menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan pejabat desa dan pemangku kepentingan lainnya.
Hasil bimbingan teknis menunjukkan bahwa pejabat desa kini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengembangkan program prioritas dan meningkatkan kemandirian desa.
Kata kunci: IDM, Desa Mandiri, Program Prioritas.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI BORO-BORO BERBASIS KEKERABATAN
PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI BORO-BORO BERBASIS KEKERABATAN
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata sungai Boro-Boro dan pengembangan objek wisata sungai Boro-Boro di Desa Boro-Boro Kecamatan RanomeetoKabupaten Konaw...
ASPIRASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2014-2019 (Studi Pada Kantor DPRD Sulawesi Tenggara)
ASPIRASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2014-2019 (Studi Pada Kantor DPRD Sulawesi Tenggara)
Abstrak: Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui aspirasi perempuan dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, (2)untuk mengetahui hambatan-hambatan apa ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi
Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi
<p class="JOURNALABSTRACT-TITLE"><span lang="IN">Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dal...
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Pre Marriage Marriage Guidance comes because of the need, with the increasing number of divorce cases that occur in the community of Ujung Berung Subdistrict, it also indicates tha...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...

