IMPLEMENTASI SAKIP DALAM PERENCANAAN STRATEGIS DI DPMPTSP NAKER KOTA MOJOKERTO

Pelaporan kinerja secara sistem dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan instansi pemerintah kepada Pemerintah pusat terhadap pencapaian kinerjanya selama 1 periode. Sesuai dengan adanya Perpres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, instansi pemerintah yang juga merupakan perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP. Perencanaan strategis menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP juga tercantum dalam peraturan tersebut. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP. Standar-standar pelaksanaan SAKIP tercantum jelas dalam peraturan-peraturan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dalam menentukan perencanaan strategis. Penelitian akan dikaji menggunakan teori model implementasi kebijakan top-down menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKIP DPMPTSP NAKER memiliki standar pelaksanaan yang telah tencantum dengan jelas pada dasar hukum yang berlaku. Komunikasi dan adanya sumber daya yang kompeten dan berkualitas sangat penting sehingga dapat mengendalikan implementasi SAKIP dengan baik dan sesuai target. Peran pimpinan dalam mendukung pelaksanaan SAKIP DPMPTSP NAKER dapat berpengaruh pada kinerja instansi. Serta dukungan dari para ahli terhadap pelaksanaan SAKIP juga dibutuhkan demi kestabilan nilai SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.