TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN ISU KESENJANGAN GENDER DI INDONESIA

Kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan isu dan permasalahan kesetaraan gender di Indonesia, dengan menganalisis posisi dan capaian Indeks Kesenjangan Gender dibanding dengan negara-negara lain. Sumber data yang digunakan adalah publikasi World Economic Forum yaitu Global Gender Gap Report, maupun Gender Inequality Index yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP),dan Indeks Kesetaraan Gender hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis menunjukkan bahwa berdasarkan Global Gender Gap Index (GGGI) maupun Gender Inequality Index (GII) posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan peringkatnya menurun 7 peringkat. Skor GGGI posisi Indonesia berada di urutan 85 dari 146 negara di tahun 2018 menjadi 92 dari 149 negara pada tahun 2022. Sedangkan skor GII, Indonesia berada di urutan 103 dari 162 negara di tahun 2018 dan menurun menjadi urutan 110 dari 191 negara pada tahun 2021. Di tingkat Asia Tenggara, skor GGGI maupun skor GII menduduki urutan ke-enam dari 10 negara, dibawah Filipina Singapura, Laos, Vietnam, dan Thailand. Skor GII, juga berada di urutan ke enam. dengan skor sebesar 0,444, artinya hasil pembangunan masih terkendala oleh kesenjangan gender sekitar 44,4 persen pada tahun 2021.Tingginya kesenjangan gender disebabkan oleh kontribusi dimensi kesehatan, khususnya tingkat kematian ibu melahirkan yang masih tinggi. Dari dimensi ekonomi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga lebih kecil dibanding laki-laki, demikian pula partisipasi perempuan dalam politik juga relatif rendah. Permasalahan lain dari kesetaraan gender di tingkat nasional adalah disparitas capaian indeks kestaraan gender antar provinsi. Provinsi di wilayah Jawa Bali menunjukkan kesetaraan yang relatif lebih baik dibanding dengan provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Mengingat bahwa persoalan mendasar dari kesenjangan gender berasal dari akar budaya, maka strategi yang harus dilakukan adalah melalui internalisasi nilai-nilai kesetaraan, bukan hanya pada tingkat negara,birokrasi, tetapi juga pada tingkat lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dengan lebih proakif.