Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen Dan Partisipatif

View through CrossRef
Suatu pemilihan umum yang demokratis meniscayakan adanya penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Namun, fakta mengenai banyaknya komisioner KPU yang dinilai tidak netral dan terjerat kasus korupsi seolah memperkuat asumsi publik tentang rendahnya kualitas seleksi keanggotaan KPU. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan dalam mekanisme seleksi keanggotaan KPU, sekaligus merumuskan gagasan penataan untuk mekanisme seleksi yang lebih independen dan partisipatif di masa depan. Dalam studi hukum normatif ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam melakukan pengujian terhadap calon anggota KPU menjadi salah  satu celah bagi masuknya anasir politik dalam seleksi keanggotaan KPU. Ke depannya, perlu meminimalisir kewenangan DPR dalam mekanisme seleksi. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan panitia seleksi dan proses seleksi juga diperlukan untuk menghasilkan mekanisme seleksi yang lebih berkualitas. Keywords: Independensi; KPU; Mekanisme Seleksi; Partisipasi publik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Title: Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen Dan Partisipatif
Description:
Suatu pemilihan umum yang demokratis meniscayakan adanya penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun.
Namun, fakta mengenai banyaknya komisioner KPU yang dinilai tidak netral dan terjerat kasus korupsi seolah memperkuat asumsi publik tentang rendahnya kualitas seleksi keanggotaan KPU.
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan dalam mekanisme seleksi keanggotaan KPU, sekaligus merumuskan gagasan penataan untuk mekanisme seleksi yang lebih independen dan partisipatif di masa depan.
Dalam studi hukum normatif ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).
Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam melakukan pengujian terhadap calon anggota KPU menjadi salah  satu celah bagi masuknya anasir politik dalam seleksi keanggotaan KPU.
Ke depannya, perlu meminimalisir kewenangan DPR dalam mekanisme seleksi.
Pelibatan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan panitia seleksi dan proses seleksi juga diperlukan untuk menghasilkan mekanisme seleksi yang lebih berkualitas.
Keywords: Independensi; KPU; Mekanisme Seleksi; Partisipasi publik.

Related Results

Analisis Pelayanan Publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Buleleng
Analisis Pelayanan Publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Buleleng
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pelayanan publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kabupaten buleleng. Jenis penelitian ini adalah Mixed Method. Intrumen pengumpulan...
KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen ...
RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN
RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN
Penelitian ini mengkaji dua hal. Pertama, prinsip checks and balances komisi negara independen. Kedua, relevansi hak angket dengan komisi negara independen. Penelitian ini merupaka...
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
Abstract In the process of maximizing the value of the company, a conflict of interest between the manager and the shareholders often arises, which is often called an agency ...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Penggunaan Media Digital Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Kepemiluan Di Wilayah Kota Jakarta Timur
Penggunaan Media Digital Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Kepemiluan Di Wilayah Kota Jakarta Timur
KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga tingkatan yakni KPU RI pada Tingkat Nasional KPU Provinsi pada tingkat daerah dan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat ...
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
The history of general elections in Indonesia began in 1955 with the implementation of a Proportional Representation system, allowing voters to directly elect candidates or parties...

Back to Top