Javascript must be enabled to continue!
Akuntabilitas Pelayanan Publik
View through CrossRef
Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut.pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipinya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik yaitu pemerintah yang belum teliti dalam mencari penyebabnya apakah dalam rumusan bentuk pertanggungjawaban atau mekanisme pertanggungjawaban serta komitmen pelaksananya. Artinya, pemerintah harus terus mencari suatu formula yang baik, sehingga akuntabilitas publik ini dapat berjalan efektif, dan ketidakpuasan masyarakat yang muncul dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi dapat diredam atau setidaknya diminimalkan.Problematika dalam akuntabilitas publik di Indonesia adalah Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era-reformasi merupakan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan dan mengembangkan akuntabilitas pelayan publik adalah political will yang kuat dari para pelaksananya termasuk dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah agar bersedia mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada publik, pemerintah harus memegang teguh prinsip yang merujuk ada atau tidaknya prosedur prinsip.Untuk menyempurnakan sistem ini di masa yang akan datang, pemerintah harus mengembangkan suatu sistem standar akuntansi dan ini harus disebarluaskan kepada masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi harapan-harapan ideal masyarakat.
Title: Akuntabilitas Pelayanan Publik
Description:
Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut.
pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipinya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik yaitu pemerintah yang belum teliti dalam mencari penyebabnya apakah dalam rumusan bentuk pertanggungjawaban atau mekanisme pertanggungjawaban serta komitmen pelaksananya.
Artinya, pemerintah harus terus mencari suatu formula yang baik, sehingga akuntabilitas publik ini dapat berjalan efektif, dan ketidakpuasan masyarakat yang muncul dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi dapat diredam atau setidaknya diminimalkan.
Problematika dalam akuntabilitas publik di Indonesia adalah Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perbaikan pelayanan publik di era-reformasi merupakan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan dan mengembangkan akuntabilitas pelayan publik adalah political will yang kuat dari para pelaksananya termasuk dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah agar bersedia mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada publik, pemerintah harus memegang teguh prinsip yang merujuk ada atau tidaknya prosedur prinsip.
Untuk menyempurnakan sistem ini di masa yang akan datang, pemerintah harus mengembangkan suatu sistem standar akuntansi dan ini harus disebarluaskan kepada masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi harapan-harapan ideal masyarakat.
Related Results
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik. Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh pera...
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada leve...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pelayanan Publik di Polsek Pandak
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pelayanan Publik di Polsek Pandak
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan kinerja pelayanan publik yang baik menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan instansi sektor publi, terutama pada lembaga kepolisian yang ...
PEMBEBASAN ETOS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS KRITIS HABERMASIAN ATAS KOLONISASI LIFEWORLD
PEMBEBASAN ETOS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS KRITIS HABERMASIAN ATAS KOLONISASI LIFEWORLD
Studi ini bertujuan menghasilkan konstruksi konsep akuntabilitas publik yang bebas dari kolonisasi lifeworld yang dibawa oleh konsep New Public Management. Studi ini menekankan ana...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...

