Kriminalisasi Sewa Rahim di Indonesia : Suatu Perbandingan dengan Amerika Serikat

Negara Indonesia belum menetapkan peraturan yang jelas dan khusus untuk praktik sewa Rahim (surrogate mother). Secara hukum positif, praktik ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Praktik reproduksi berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga seperti ibu pengganti. Prinsip dibalik larangan ini adalah bahwa proses pembuahan dan penanaman embrio harus terjadi dalam tubuh istri biologis sehingga menyewa rahim dianggap melanggar norma sosial dan hukum Indonesia. Meskipun secara implisit dilarang, tidak ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci praktik sewa Rahim. Hal ini menciptakan kekaburan hukum dan memungkinkan praktik sewa rahim berlangsung secara tertutup dan tidak terawasi. Kondisi ini juga menimbulkan masalah hukum terkait status anak hasil sewa rahim. Hal ini dapat menyebabkan konflik tentang hak asuh, kewarganegaraan, dan status keperdataan anak karena belum ada kepastian hukum yang mengatur hal ini secara khusus. Studi yang dilakukan di negaranegara yang telah melegalkan praktik sewa Rahim seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem hukum yang jelas dan ketat dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat termasuk orang tua pengganti, ibu pengganti, dan anak yang dilahirkan. Pengembangan undang- undang khusus mengenai sewa rahim di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mencegah konflik hukum di masa depan. Regulasi ini juga dapat mengurangi risiko praktik ilegal dan memberikan kepastian hukum terkait status anak serta hak dan kewajiban para pihak.