Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Penelitian ini menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mengacu pada empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas fungsi legislasi DPRD dalam menyusun Perda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat agraris dengan budaya Bugis paternalistik serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan data dari wawancara mendalam, analisis dokumen Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021–2024, serta observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan NVivo untuk pengkodean tematik. Hasil menunjukkan fungsi legislasi belum optimal dengan realisasi Prolegda 50–84,6%. Hambatan utama meliputi lemahnya komunikasi dengan masyarakat agraris, keterbatasan sumber daya, rendahnya inisiatif anggota DPRD, dan struktur birokrasi terfragmentasi. Budaya paternalistik Bugis memperumit partisipasi masyarakat. Upaya perbaikan seperti sosialisasi dan pelatihan belum efektif karena keterbatasan anggaran dan frekuensi rendah. Studi ini merekomendasikan peningkatan anggaran sosialisasi, pelatihan teknis legislasi, dan forum desa untuk partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Keterbatasan penelitian pada satu kabupaten membatasi generalisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan daerah agraris lain dan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif.