Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:

View through CrossRef
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional. konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat). Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku. Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara. Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural. Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)
Title: MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Description:
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional.
konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat).
Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku.
Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka.
Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural.
Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.

Related Results

Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganali...
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. Dan menganali...
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan U...
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja moda...
Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)
Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)
This research aims to compare the fiscal capacity between the main districs and new autonomy districts in Jambi Province, determine whether the Revenue-Sharing (DBH), General Alloc...
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF
Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga Pemerintahan Daer...

Back to Top