Javascript must be enabled to continue!
MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:
View through CrossRef
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional. konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat). Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku. Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural. Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)
Title: MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Description:
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional.
konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat).
Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku.
Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka.
Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural.
Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Related Results
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganali...
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inila...
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan p...
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. Dan menganali...
Dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKPD) Terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah
Dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKPD) Terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah
Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) membawa perubahan peraturan daerah atas pajak daer...
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuan...

