Javascript must be enabled to continue!
MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:
View through CrossRef
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional. konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat). Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku. Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural. Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)
Title: MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Description:
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional.
konsep itu merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara (Pemerintah Pusat).
Jika sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut tidak lagi berlaku.
Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka.
Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan aktor-aktor baru tersebut bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat? Serta bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang terkait seperti konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural.
Dan Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Related Results
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganali...
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. Dan menganali...
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
jurnal penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan U...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
KEAMANAN INTERNASIONAL KOLEKTIF DAN PERAN ORGANISASI REGIONAL
KEAMANAN INTERNASIONAL KOLEKTIF DAN PERAN ORGANISASI REGIONAL
Abstract Following the end of the Second World War, international community adopted International Collective Security system and institutionalized in the United Nations Charter. T...
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya ...
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritask...

