Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Isbat Nikah Yang Tertunda Oleh Adat Belis Pada Masyarakat Waingapu Sumba Timur

Abstract. This study examines delayed isbat nikah caused by the traditional belis practice in Waingapu, East Sumba, using ‘urf (local custom) as the analytical framework within Islamic law. As a core element of customary marriage, belis often hinders official marriage registration, especially among economically disadvantaged couples. Consequently, many resort to unregistered religious marriages (nikah siri), which create legal and social issues such as unclear legal status for wives and children and the absence of legal protection. This qualitative research applies a juridical-empirical approach, with data collected through interviews with the Chief Judge of the Waingapu Religious Court and involved parties. The findings indicate that the court does not consider belis a barrier to granting isbat nikah as long as legal requirements are fulfilled. This demonstrates that ‘urf, when not contradicting Islamic principles, can be accommodated in judicial processes enabling a harmonious integration between Islamic law, state law, and customary law. Abstrak. Penelitian ini membahas isbat nikah yang tertunda akibat praktik adat belis dalam masyarakat Waingapu, Sumba Timur, dengan pendekatan ‘urf atau kebiasaan lokal dalam hukum Islam. Belis, sebagai bagian dari tradisi perkawinan adat, kerap menjadi hambatan dalam pencatatan pernikahan secara resmi, terutama bagi pasangan yang belum mampu secara ekonomi. Akibatnya, banyak pasangan menikah secara agama (siri) tanpa pencatatan negara, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum istri dan anak serta ketiadaan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Waingapu dan pihak-pihak berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak menjadikan belis sebagai penghalang dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, selama terpenuhi syarat hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dapat diakomodasi dalam proses peradilan, sehingga memungkinkan terwujudnya sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat.