Javascript must be enabled to continue!
Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati
View through CrossRef
ABSTRAKSuatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadao pelanggar kode etik. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta beragumentasi secara rasional dan kritis serta menjujung tinggi nilai-nilai moral. Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam melaksanakan prateknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik, kendala, dan solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan peting dalam upaya penegakan kode etik. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris, Melakukan penetapan tarif dibawah standar , Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat, Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor. Kendala Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik yaitu, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya, Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan dan wilayah kerja yang luas. Solusi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik Notaris melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik agar dapat diminimalisir dan dihilangkan, merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan, NotarisABSTRACTA job or profession that in carrying out its authority requires ethics. The code of ethics that is used as a guideline of the behavior of members along with clear and unequivocal sanctions against violators of the code of ethics. The existence of the code of ethics of Notary aims to a notary profession can be run with a professional with motivation and orientation on intellectual skills and rational and critical documentation and high moral values. Notary guidelines in carrying out their duties must cling to the code of ethics Notary which is the entire moral method. In performing its Practice Notary is supervised by Board of Honor Notary, because this supervision is necessary so that Notary does not neglect the nobility and dignity of his profession. This study aims to know, examine and analyze the urgency of the Council of Honor in the enforcement of ethical codes, constraints, and solutions of the Notary Board of Honor in the enforcement of the Notary Code of Ethics in Pati Regency. This study uses an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained directly through interviews and secondary data obtained from literature materials, archives, and documents related to the object of research. The results of the study show that the Honorary Board is very important in the effort to enforce the code of ethics. Some forms of violations committed by a Notary are the signing of not dealing dealing between the client and Notary, Conducting tariffs under the standard, Conducting business that may lead to unhealthy competition, Problems plang name and move address not report. Obstacles of the Board of Honor in enforcing the code of ethics that is, the number of Notary more and more, the Board of Honor only amounted to 3 (three) members and collective so that if there is an absence due to busyness or other obstacles, the Honor Board does not perform its duties optimally and there are some Notary person to be examined has been notified but not in the Office without any reason and wide working area. The solution of the Council of Honor in the enforcement of the code of ethics Notary conducts an evaluation and correction of any violation of the code of ethics in order to be minimized and eliminated, to plan the strategic steps that the Board of Honor will take to match the objectives to be achieved.Keywords: Code of Ethics, Council of Honor, Notary
Title: Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati
Description:
ABSTRAKSuatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika.
Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadao pelanggar kode etik.
Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta beragumentasi secara rasional dan kritis serta menjujung tinggi nilai-nilai moral.
Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya.
Dalam melaksanakan prateknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik, kendala, dan solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan peting dalam upaya penegakan kode etik.
Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris, Melakukan penetapan tarif dibawah standar , Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat, Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor.
Kendala Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik yaitu, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya, Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan dan wilayah kerja yang luas.
Solusi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik Notaris melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik agar dapat diminimalisir dan dihilangkan, merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan, NotarisABSTRACTA job or profession that in carrying out its authority requires ethics.
The code of ethics that is used as a guideline of the behavior of members along with clear and unequivocal sanctions against violators of the code of ethics.
The existence of the code of ethics of Notary aims to a notary profession can be run with a professional with motivation and orientation on intellectual skills and rational and critical documentation and high moral values.
Notary guidelines in carrying out their duties must cling to the code of ethics Notary which is the entire moral method.
In performing its Practice Notary is supervised by Board of Honor Notary, because this supervision is necessary so that Notary does not neglect the nobility and dignity of his profession.
This study aims to know, examine and analyze the urgency of the Council of Honor in the enforcement of ethical codes, constraints, and solutions of the Notary Board of Honor in the enforcement of the Notary Code of Ethics in Pati Regency.
This study uses an empirical juridical approach.
The data used are primary data and secondary data.
Primary data obtained directly through interviews and secondary data obtained from literature materials, archives, and documents related to the object of research.
The results of the study show that the Honorary Board is very important in the effort to enforce the code of ethics.
Some forms of violations committed by a Notary are the signing of not dealing dealing between the client and Notary, Conducting tariffs under the standard, Conducting business that may lead to unhealthy competition, Problems plang name and move address not report.
Obstacles of the Board of Honor in enforcing the code of ethics that is, the number of Notary more and more, the Board of Honor only amounted to 3 (three) members and collective so that if there is an absence due to busyness or other obstacles, the Honor Board does not perform its duties optimally and there are some Notary person to be examined has been notified but not in the Office without any reason and wide working area.
The solution of the Council of Honor in the enforcement of the code of ethics Notary conducts an evaluation and correction of any violation of the code of ethics in order to be minimized and eliminated, to plan the strategic steps that the Board of Honor will take to match the objectives to be achieved.
Keywords: Code of Ethics, Council of Honor, Notary.
Related Results
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
BATAS – BATAS KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS
BATAS – BATAS KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS
Penulis dalam tulisan ini mngambil judul diatas karena ingin mengetahui batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan dalam kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, bagaimana pr...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang menimpa beberapa Notaris, informasi tersebut telah saya peroleh dari beberapa dosen pada saat masa pekuliahan di Program Pasca Sa...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial proce...

