Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Prinsip Jaminan Hukum Sebagai Jaminan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik

View through CrossRef
Technological developments by international organizations see the need for recognition and regulation of legal certainty in the field of information technology, regarding electronic transactions with digital signatures. Legal certainty regulates clearly and logically, which means there is clarity and firmness in the application of law to e-signature regulations, and e-signature certification to guarantee legal certainty. Regulations on the use of e-signatures are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Recognition of electronic signatures as valid legal evidence and electronic certification providers. The use of e-Signature is also regulated in implementing laws and regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, including the introduction of electronic signatures as a legal instrument, electronic signatures as a means of authentication and verification, data for creating electronic signatures , electronic signature signing process, electronic certification organizer. To use electronic signatures, you need to choose a company that has received certification and can operate globally without having to worry about document security.
Title: Prinsip Jaminan Hukum Sebagai Jaminan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
Description:
Technological developments by international organizations see the need for recognition and regulation of legal certainty in the field of information technology, regarding electronic transactions with digital signatures.
Legal certainty regulates clearly and logically, which means there is clarity and firmness in the application of law to e-signature regulations, and e-signature certification to guarantee legal certainty.
Regulations on the use of e-signatures are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Recognition of electronic signatures as valid legal evidence and electronic certification providers.
The use of e-Signature is also regulated in implementing laws and regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, including the introduction of electronic signatures as a legal instrument, electronic signatures as a means of authentication and verification, data for creating electronic signatures , electronic signature signing process, electronic certification organizer.
To use electronic signatures, you need to choose a company that has received certification and can operate globally without having to worry about document security.

Related Results

Model Pengendalian Internal Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Pemerintahan Daerah
Model Pengendalian Internal Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Pemerintahan Daerah
Layanan tanda tangan elektronik telah menimbulkan berbagai masalah dalam lingkup pemerintahan daerah. Teknologi otentikasi keamanan perlu dimanfaatkan untuk menciptakan layanan yan...
KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN
KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN
Teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, maka pemanfaatan teknolo...
Sejak tahun 2008 pemerintah Indonesia mulai melaksanakan sertifikasi dosen non guru besar dengan tujuan untuk memberikan pengakuan profesionalisme, perlindungan profesi dan kesejah...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman...
PENERAPAN METODE BERNYANYI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CUCI TANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH
PENERAPAN METODE BERNYANYI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CUCI TANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH
Latar belakang : kebiasaan cuci tangan yang benar sangat penting. Namun menurut Badan Pusat Statistik kebiasaan cuci tangan yang benar di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal yaitu ...
PENERAPAN METODE BERNYANYI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CUCI TANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH
PENERAPAN METODE BERNYANYI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN CUCI TANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH
Latar belakang : kebiasaan cuci tangan yang benar sangat penting. Namun menurut Badan Pusat Statistik kebiasaan cuci tangan yang benar di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal yaitu ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

Back to Top