Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

Maraknya praktik pernikahan siri di Indonesia menimbulkan permasalahan terkait hak istri dan anak. Penelitian ini mengkaji kedudukan pernikahan siri dalam hukum perkawinan, dampak hukumnya, serta rekonstruksi hukum untuk meminimalisir praktik ini di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agama pernikahan siri sah menurut Hukum Islam. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan merupakan tanggung jawab administratif sehingga pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Dampak negatif dirasakan oleh istri yang tidak memperoleh pengakuan hukum, hak nafkah, maupun hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan siri berkedudukan sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, bahkan tidak dapat diwalikan oleh ayah dalam pernikahan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui pembaruan pengaturan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi dualisme hukum. Pasal 2 ayat (2) UUP mengatur pencatatan, namun masih ada peluang melegalkan perkawinan siri dengan alasan telah memenuhi syarat dan rukun agama. Harmonisasi hukum menjadi langkah strategis untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memperkuat ketahanan hukum perkawinan di Indonesia.