Javascript must be enabled to continue!
Strategi Pengentasan Praktik Suap di Lingkungan Publik
View through CrossRef
Suap menyuap merupakan salah satu modus yang menyebabkan akan terjadinya korupsi dan praktik suap merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Maka untuk melawan korupsi, diperlukan strategi efektif yang dapat memerangi praktik suap di lingkungan publik. Penelitian ini menyajikan beberapa data dan fakta terkait masalah suap di Indonesia, termasuk peringkat CPI yang menunjukkan tingkat korupsi di dalam negeri, kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah, dan hasil survei mengenai indeks korupsi daerah. Selain itu, dijelaskan juga tentang praktik suap dalam layanan publik dan upaya program–program pemerintah serta peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik. Partisipasi masyarakat dan tindakan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya strategi efektif yang melibatkan pemerintah, lembaga anti- korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: Strategi Pengentasan Praktik Suap di Lingkungan Publik
Description:
Suap menyuap merupakan salah satu modus yang menyebabkan akan terjadinya korupsi dan praktik suap merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Maka untuk melawan korupsi, diperlukan strategi efektif yang dapat memerangi praktik suap di lingkungan publik.
Penelitian ini menyajikan beberapa data dan fakta terkait masalah suap di Indonesia, termasuk peringkat CPI yang menunjukkan tingkat korupsi di dalam negeri, kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah, dan hasil survei mengenai indeks korupsi daerah.
Selain itu, dijelaskan juga tentang praktik suap dalam layanan publik dan upaya program–program pemerintah serta peran KPK dalam pemberantasan korupsi.
Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik.
Partisipasi masyarakat dan tindakan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam memerangi korupsi.
Dalam konteks ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya strategi efektif yang melibatkan pemerintah, lembaga anti- korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik.
Related Results
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis
Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis
Abstrack: Bribery is a sad phenomenon in Indonesian press. The practice refers to activities of accepting money, goods, vouchers, and other gifts, from a person or an organisation ...
Green Human Resource Management, Green Human Capital, Green Innovation, dan Perceived Organizational Support Terhadap Environmental Performance
Green Human Resource Management, Green Human Capital, Green Innovation, dan Perceived Organizational Support Terhadap Environmental Performance
Tujuan. Lingkungan kinerja yang ramah lingkungan memiliki kegiatan aktivitas yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan dapat terlaksana jika perusahaan mamp...
REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan se...
TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kata publik sebagai suatu istilah yang berseberangan atau berlawanan dengan konsep – istilah individu atau privat atau perseorangan. Sehingga dari kata publik bisa terkait dengan ...
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada leve...
Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
Jurnalisme merupakan sebuah kegiatan pengelolaan informasi yang memiliki rentang sejarah panjang berbarengan dengan perkembangan konsep ruang publik. Penelitian ini berupaya untuk ...

