Javascript must be enabled to continue!
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
View through CrossRef
The research aims to analyze the accountability of the palnning, implementation and responsibility of Rompu-Rompu village fund management in North Poleang district of Bombana regency from 2015 until 2016. The samples were 3 (three) Rompu-Rompu village administrators and the head of North Poleang district that were connsidered to represent the study of the village fund management. The analysis method was quantitative with descriptive qualitative approach which studying through data analysis and all kind of informations derived from the samples which were rational and empirical. The result showed that village administration accountability in the Rompu-Rompu village fund management has been in line with the ministry of home affair regulation number 113 year 2014. Started from the mechanism/procedure on planning, arrangement, presentation, as well as the distribution of APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) and activities implementation from 2015 until 2016 were already based on art and law regulation. The physical from of had shown the accountable and transparent implementation. However, there’s still a need to improve the administration accountability for the betterment of accountability principle application.
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Title: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Description:
The research aims to analyze the accountability of the palnning, implementation and responsibility of Rompu-Rompu village fund management in North Poleang district of Bombana regency from 2015 until 2016.
The samples were 3 (three) Rompu-Rompu village administrators and the head of North Poleang district that were connsidered to represent the study of the village fund management.
The analysis method was quantitative with descriptive qualitative approach which studying through data analysis and all kind of informations derived from the samples which were rational and empirical.
The result showed that village administration accountability in the Rompu-Rompu village fund management has been in line with the ministry of home affair regulation number 113 year 2014.
Started from the mechanism/procedure on planning, arrangement, presentation, as well as the distribution of APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) and activities implementation from 2015 until 2016 were already based on art and law regulation.
The physical from of had shown the accountable and transparent implementation.
However, there’s still a need to improve the administration accountability for the betterment of accountability principle application.
Related Results
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak
UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (DESA SARIYOSO KABUATEN WONOSOBO)
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (DESA SARIYOSO KABUATEN WONOSOBO)
Pentingnya reformasi pengelolaan dana desa di Desa Sariyoso di dasari beberapa pertimbangan strategis terutama menyangkut beberapa persoalan antara lain: Pertama, rendahnya efektiv...
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelo...
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh: 1) akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance, 2) transparansi terhadap pengelola...
Pengaruh Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terkait dengan UU No 6 Tahun 2014
Pengaruh Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terkait dengan UU No 6 Tahun 2014
Abstract. A village is a community unit that has certain territorial boundaries and has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on local ori...
Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas
Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumberbrantas. Penelitian ini...

