Javascript must be enabled to continue!
OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA)
View through CrossRef
Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan legal framework mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Title: OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA)
Description:
Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan.
Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan legal framework mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.
Related Results
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
ABSTRAK
Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Seh...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman atas karya mereka dalam mengembangkan varietas unggul. Namun keberadaan lembaga perli...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah
Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis yuridis implementasi pengelolaan zakat mal di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah, yang menyajikan tiga substansi perm...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orie...

