Javascript must be enabled to continue!
POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM
View through CrossRef
The discussion about Village Regulation arrangements in legal products is closely related to theory of legal politics. Based on a legal politics review, the Village Regulation arrangements in legal products are different. At one time, the Village Regulation was regulated in a Decree of the People's Consultative Assembly (Tap MPR). However, at other times, Village Regulation was regulated in acts (Undang-Undang). The Village Regulation arrangements always changes. There are times when the legal product regarding the formation of legislation regulates Village Regulation in a number of norms. However, there are times when the legal product regarding the formation of legislation does not regulate it. Furthermore, there are differences in Village Regulation arrangements in legal products concerning the formation of statutory regulations. There are legal products that state Village Regulation explicitly in the types and hierarchies of statutory regulations. However, there are also legal products that mention it implicitly through the articles. In addition to it shows that the Village Regulation arrangements in legal products depends on the wishes of the compiler, the position of Village Regulation in the national legal system can also be seen from the regulation in legal products. If the Village Regulation is regulated explicitly through its articles, the position of the Village Regulation will be stronger. If the Village Regulation is regulated implicitly, the position of the Village Regulation is weaker. If acts or other legal products do not regulate Village Regulation, their position is very weak.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Title: POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM
Description:
The discussion about Village Regulation arrangements in legal products is closely related to theory of legal politics.
Based on a legal politics review, the Village Regulation arrangements in legal products are different.
At one time, the Village Regulation was regulated in a Decree of the People's Consultative Assembly (Tap MPR).
However, at other times, Village Regulation was regulated in acts (Undang-Undang).
The Village Regulation arrangements always changes.
There are times when the legal product regarding the formation of legislation regulates Village Regulation in a number of norms.
However, there are times when the legal product regarding the formation of legislation does not regulate it.
Furthermore, there are differences in Village Regulation arrangements in legal products concerning the formation of statutory regulations.
There are legal products that state Village Regulation explicitly in the types and hierarchies of statutory regulations.
However, there are also legal products that mention it implicitly through the articles.
In addition to it shows that the Village Regulation arrangements in legal products depends on the wishes of the compiler, the position of Village Regulation in the national legal system can also be seen from the regulation in legal products.
If the Village Regulation is regulated explicitly through its articles, the position of the Village Regulation will be stronger.
If the Village Regulation is regulated implicitly, the position of the Village Regulation is weaker.
If acts or other legal products do not regulate Village Regulation, their position is very weak.
Related Results
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
As a state of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the form...
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Matang Kumbang, Kec. Makmur, Kab. Bireuen
Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Matang Kumbang, Kec. Makmur, Kab. Bireuen
Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi dan perilaku p...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...

