Deviasi Penerapan Aspek Hukum Kontrak Konstruksi

Dalam proyek konstruksi di Indonesia sebagian besar mengalami deviasi. Deviasi muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ada dilapangan dengan kontrak yang telah tertuang. Dengan adanya permasalahan yang ada dilapangan oleh penyedia jasa yang tidak sesuai dengan kontrak awal menimbulkan kerugian. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data data Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap permasalahan ini yaitu : PPK, BPK, dan Inspektorat daerah. Data didapatkan juga melalui kuisioner yang telah diisi oleh responden mengenai jenis deviasi, dampak deviasi, penyebab deviasi, dan pelaku deviasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Delphi untuk melakukan kuisioner dan metode Multiple Deviasi Analysis untuk pengolahan dan penggolongan data proyek yang mengalami deviasi. Hasil pengolahan data diperoleh hasil urutan jenis deviasi tertinggi hingga terendah, yaitu aspek teknis sebesar 85%, aspek hukum sebesar 10%, dan aspek administrasi sebesar 5%. Untuk dampak dari terjadinya deviasi diperoleh hasil urutan dari tertinggi hingga terendah , yaitu dari Scope sebesar 34%, Cost sebesar 31%, Time sebesar 22%, Quality sebesar 13% dan Safety sebesar 0%. Besaran proyek konstruksi terjadi deviasi menurut hasil pengolahan yaitu sebesar 5,51%.  Untuk penyebab terjadinya deviasi berasal dari ketidaksesuaian pekerjaan volume yang dikerjakan dilapangan dengan kontrak yang telah tertuang. Pelaku utama dalam terjadinya deviasi adalah dari pihak kontraktor.