Panduan Praktis Mengurus Rumah Ibadat

Pendirian rumah ibadah di ruang publik dapat memicu persoalan sosial apabila hubungan antaranggota masyarakat atau antarumat beragama dalam masyarakat cenderung dissosiatif. Keberadaan simbol agama lain dapat dipandang sebagai bentuk kompetisi bahkan rivalitas bagi eksistensi agamanya sendiri. Potensi masalah sosial ini harus diantisipasi melalui kesepakatan dan regulasi yang diberlakukan bagi semua anggota masyarakat atau umat beragama. Regulasi pendirian rumah ibadah yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi solusi permasalahan tersebut. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menimbulkan permasalahn di berbagai daerah karena interpretasi terhadap regulasi di masing-masing daerah yang bervariasi. Buku panduan ini menjadi sebuah alternatif untuk menjembatani perbedaan interpretasi tersebut sehingga diharapkan dapat mereduksi potensi konflik antarumat beragama karena masalah pendirian rumah ibadah