Javascript must be enabled to continue!
Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan
View through CrossRef
Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery. These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy. The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities. One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder. The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders. Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality. The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Title: Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan
Description:
Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery.
These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy.
The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities.
One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder.
The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders.
Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials.
The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality.
The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Related Results
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
ABSTRAK
Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan d...
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Turnover Intention Perawat
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Turnover Intention Perawat
Salah satu masalah yang berpengaruh dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi adalah tingkat turnover yang tinggi. Data turnover perawat Rumah Sakit Permata Depok yang diperoleh a...
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalan...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK
KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Studi Kualitatif Deskriptif : Pengelolaan Limbah Medis Padat pada Beberapa Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok
Studi Kualitatif Deskriptif : Pengelolaan Limbah Medis Padat pada Beberapa Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok
Latar Belakang : Limbah medis sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) perlu dilakukan pengelolaan terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk ...

