Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

View through CrossRef
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut. Kasus-kasus penindakan hakim yang melanggar kode etik hakim maupun melanggar hukum sudah menjadi fenomena saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah “penelitian hukum normatif/yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-undang, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Komisi Yudisial, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dari hasil penelitian dimaksud ditemukan jawaban bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif. Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.
Jurnal Hukum dan Pembangunan
Title: KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Description:
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut.
Kasus-kasus penindakan hakim yang melanggar kode etik hakim maupun melanggar hukum sudah menjadi fenomena saat ini.
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah “penelitian hukum normatif/yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-undang, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Komisi Yudisial, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
Dari hasil penelitian dimaksud ditemukan jawaban bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif.
Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.

Related Results

KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut. Kasuskasus penindakan hakim yang melanggar k...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
HAKIM BUKAN CORONG UNDANG-UNDANG, HAKIM BUKAN CORONG MASYARAKAT, DAN HAKIM ADALAH CORONG KEADILAN
HAKIM BUKAN CORONG UNDANG-UNDANG, HAKIM BUKAN CORONG MASYARAKAT, DAN HAKIM ADALAH CORONG KEADILAN
Banyak hakim dalam menangani perkara di pengadilan tidak memahami nomena di balik fenomena. Hakim yang tidak mempertimbangkan fakta metafisik di balik rasionalitas. Persoalannya, p...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Abstract Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national d...
IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN WARGA BINAAN
IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN WARGA BINAAN
Terdapat problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim ...
TERSESAT NOMINA “VENTURA”
TERSESAT NOMINA “VENTURA”
ABSTRAKSalah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT BV. Secara keseluruhan, sembila...

Back to Top