Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Penguatan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Perizinan Angkutan Kota Di Kota Medan

View through CrossRef
The Medan City Transportation Service is the implementing element of the Medan City Government in the field of transportation, having duties in the field of public transportation services. City transportation is one of the modes of transportation that is still the focus of improving the government and public transportation service providers. The problems studied are how to regulate the mechanism for controlling urban transportation licensing in the city of Medan and how the supervision of the Department of Transportation on the licensing of city transportation in the city of Medan. The research conducted is empirical research, namely by conducting interviews. The data collection method in this research is library research and field research. The data analysis used is qualitative data. The legal regulation of urban transportation in Medan City is Law no. 22 of 2009 concerning LLAJ and Medan City Regulation No. 2 of 2014 concerning Regional Levies in the Field of Transportation and Perwal of Medan City No. 41 of 2018 concerning Delegation of Partial Licensing and Non-Licensing Authorities to the Head of the Medan City Investment and One-Stop Integrated Service Office. Supervision of the Department of Transportation on city transportation permits in the city of Medan is carried out in two ways, namely: internal supervision and external supervision. In carrying out the task of supervising and controlling transportation in the city of Medan, the Medan City Transportation Service coordinates with the Traffic Traffic Unit 2 (two) times a year, namely in June and November.
PT Inovasi Pratama Internasional
Title: Analisis Penguatan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Perizinan Angkutan Kota Di Kota Medan
Description:
The Medan City Transportation Service is the implementing element of the Medan City Government in the field of transportation, having duties in the field of public transportation services.
City transportation is one of the modes of transportation that is still the focus of improving the government and public transportation service providers.
The problems studied are how to regulate the mechanism for controlling urban transportation licensing in the city of Medan and how the supervision of the Department of Transportation on the licensing of city transportation in the city of Medan.
The research conducted is empirical research, namely by conducting interviews.
The data collection method in this research is library research and field research.
The data analysis used is qualitative data.
The legal regulation of urban transportation in Medan City is Law no.
22 of 2009 concerning LLAJ and Medan City Regulation No.
2 of 2014 concerning Regional Levies in the Field of Transportation and Perwal of Medan City No.
41 of 2018 concerning Delegation of Partial Licensing and Non-Licensing Authorities to the Head of the Medan City Investment and One-Stop Integrated Service Office.
Supervision of the Department of Transportation on city transportation permits in the city of Medan is carried out in two ways, namely: internal supervision and external supervision.
In carrying out the task of supervising and controlling transportation in the city of Medan, the Medan City Transportation Service coordinates with the Traffic Traffic Unit 2 (two) times a year, namely in June and November.

Related Results

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Pembina...
Kedudukan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara
Kedudukan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah VI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara
Penerbangan merupakan sektor strategis yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N...
PENGAWASAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA LHOKSEUMAWE
PENGAWASAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA LHOKSEUMAWE
Penelitian ini berjudul “Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Di Kota Lhokseumawe”  masih kurangnya pengawasan terhadap angkutan Labi-labi yang menurunkan...
PENGARUH ANGKUTAN UMUM ONLINE TERHADAP ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL (STUDI KASUS ANGKUTAN ADL DAN MAXIM DI KOTA MALANG)
PENGARUH ANGKUTAN UMUM ONLINE TERHADAP ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL (STUDI KASUS ANGKUTAN ADL DAN MAXIM DI KOTA MALANG)
Munculnya transportasi berbasis online menimbulkan aksi demonstrasi besar diwilayah jawa timur salah satunya dikota Malang,aksi dilakukan oleh para pengemudi angkutan konvensional ...
<b>PERANCANGAN UI UNTUK MENINGKATKAN UX APLIKASI PERIZINAN ANGKUTAN BARANG DENGAN HEURISTIC EVALUATION</b>
<b>PERANCANGAN UI UNTUK MENINGKATKAN UX APLIKASI PERIZINAN ANGKUTAN BARANG DENGAN HEURISTIC EVALUATION</b>
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyediakan layanan aplikasi perizinan angkutan barang yang berfungsi untuk memberikan izin dispensasi angkutan barang yang masuk di Kota Surakarta...
Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM
Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM
Dinas perhubungan Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki beberapa bidang d...
AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa dampak bagi peyelenggaraan perizinan PBG di daerah, khususnya bagi 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. O...
STUDI PREFERENSI PENGGUNA MODA ANGKUTAN PRIBADI BERDASARKAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN PREFERENSI ANGKUTAN PRIBADI
STUDI PREFERENSI PENGGUNA MODA ANGKUTAN PRIBADI BERDASARKAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN PREFERENSI ANGKUTAN PRIBADI
Salah satu faktor penyebab kemacetan yakni pertambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding denganpertambahan volume jalan. Pada masa sekarang ini umumnya masyarakat lebih memilih...

Back to Top