resume hukum tatanegara

A. Latar Belakang SejarahIlmu politik yang sedang kita kaji, merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang. Politik telah dikenal sejak zaman Yunani klasik sebagai bagian dari filsafat, dengan kehadiran polis yang berarti kota (city) yang merupakan suatu negara (state), sehingga polis dikenal juga dengan sebutan negara atau negara kota (city state). Hal itu dapat dikaji dari karya filsuf Plato berjudul Republic dan karya Aristoteles berjudul Politics. Itulah sebabnya sejarah mencatat bahwa Aristoteles (384-322 SM) merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah politics. Kemudian istilah politics yang digunakan dalam bahasa Inggris itu dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah politik.Melalui karyanya itu, Aristoteles mengungkapkan bahwa mengkaji politik merupakan tugas esensial bagi semua filsuf, karena manusia secara alamiah adalah hewan politik (man is by nature a political animal), sehingga pada hakikatnya manusia juga adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon). Dengan demikian, setiap tindakan manusia selalu bermakna politik (everything is politics). Itulah sebabnya Anwar Arifin (2011: 7) menyimpulkan hnya berpolitik. Aristoteles menyatakan bahwa bahwa politik sebagai fenomena social bersifat serba hadir (ubiquitous). Artinya politik itu hadir di mana saja dan kapan sehingga tidak berpolitik, juga sesungguhnya berpolitik. Selanjutnya Plato dan Aristoteles menyatakan politics (politik) merupakan suatu upaya untuk mencapai polity (masyarakat politik) yang terbaik (ed dam onia atau the good life). Selanjutnya Aristoteles menyebut bahwa politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan beliau menyebut bahwa politik adalah pengetahuan yang tertinggi, karena mempelajari kehidupan manusia dan masyarakat dalam bernegara untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Sedang negara (polis) menurut Aristoteles, adalah persekutuan keluarga dan desa agar memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Demikian juga Plato dalam karyanya-Republic, menegaskan bahwa negara (polis) itu timbul untuk memenuhi kebutuhan