Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina

This study aims to prescriptively analyze the urgency and implementation of penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law Number 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys, there are two possible ways of law enforcement, namely through penal and non-penal means. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act number 6 of 2018 and the Law on infectious disease outbreaks number 4 of 1984 and its derivatives. From the results of this study, it was found that there is a need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, whose implementation is adjusted to the urgency of its application so that not only the realization of a fair law is also humanistic.Keywords: Penal Policy; Non-Penal Policy; Health Protocol AbstrakPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Dalam kasus joki vaksin dan joki karantina terdapat dua kemungkinan cara penegakan hukum, yakni melalui sarana penal dan non penal. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada bahan sekunder dan tersier seperti Undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini ditemukan perlunya penegakan hukum pada pelanggaran protokol Kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina berbasis pada kebijakan penal dan non penal, yang implementasinya disesuaikan dengan urgensi penerapannya agar tidak hanya terwujudnya hukum yang adil namun juga humanis.Kata Kunci: Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal; Protokol Kesehatan