Javascript must be enabled to continue!
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan
View through CrossRef
In accordance with Chapter "and Article 1666 of the Civil Code. This grant is directly from the current state budget, namely the state budget (APBN), provincial budget (APBD), and District/City Budget (APBD). The gift giving process is canceled if the given things are not known at the moment or will only be accessible at a later date. Funds for regional activity programs can be financed with grant money sourced from the state budget / APBD. Naturally, there are different ways in which this grant money can be presented, including tangible or immaterial forms offered free of charge by one of the participants. A statement of responsibility proving that the use of funds provided by NPHD has been documented in the format of a grant report (text of a Regional grant agreement). Since the local government is the giver and recipient of the grant, it is officially and materially responsible for both processes. The purpose of the Accountability Report on the use of grants is to demonstrate that the grant funds were used and managed appropriately to achieve the desired results, in accordance with the original purpose of the grant.
Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti)
Title: Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan
Description:
In accordance with Chapter "and Article 1666 of the Civil Code.
This grant is directly from the current state budget, namely the state budget (APBN), provincial budget (APBD), and District/City Budget (APBD).
The gift giving process is canceled if the given things are not known at the moment or will only be accessible at a later date.
Funds for regional activity programs can be financed with grant money sourced from the state budget / APBD.
Naturally, there are different ways in which this grant money can be presented, including tangible or immaterial forms offered free of charge by one of the participants.
A statement of responsibility proving that the use of funds provided by NPHD has been documented in the format of a grant report (text of a Regional grant agreement).
Since the local government is the giver and recipient of the grant, it is officially and materially responsible for both processes.
The purpose of the Accountability Report on the use of grants is to demonstrate that the grant funds were used and managed appropriately to achieve the desired results, in accordance with the original purpose of the grant.
Related Results
Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah
Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah
Kebijakan dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sering sekali menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Seharusnya siapa saja yang berhak menerima, maka makin banyak ju...
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I
Eksa Maulana. 2091014160. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.
Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi seseorang yang telah...
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS
KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pers menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pers dan implikasi berlakunya Undang-Undang No. 40...

