Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
View through CrossRef
Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya fraud. Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan probity audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan. Akan tetapi, meskipun secara teoritis probity audit dinyatakan mampu mencegah fraud bukan berarti celah fraud menjadi hilang sama sekali. Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi probity audit. Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko. Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi probity audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.
Universitas Gadjah Mada
Title: ANALISIS IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Description:
Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya fraud.
Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan probity audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan.
Akan tetapi, meskipun secara teoritis probity audit dinyatakan mampu mencegah fraud bukan berarti celah fraud menjadi hilang sama sekali.
Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (case study).
Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi probity audit.
Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Hasil penelitian menemukan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko.
Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI.
Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi probity audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.
Related Results
ANALISIS PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
ANALISIS PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, sala...
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pe...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia. Sehingga persoalan produksi, ...
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
PANDANGAN DASAR EKONOMI ISLAM Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia....
Paper K-9 Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit Internal
Paper K-9 Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit Internal
Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan susunan laporan, dimana hasi...
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang konsep sistem informasi pengadaan barang yang digunakan pada perusahaan sehingga terjadinya keter...
Risiko Hukum “Pinjam Bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa
Risiko Hukum “Pinjam Bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa
Praktik pinjam bendera saat ini sering terjadi dalam dunia konstruksi. Praktik ini terjadi ketika perusahaan menggunakan nama perusahaan lain untuk mengikuti tender. Tentunya banya...

