Javascript must be enabled to continue!
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS KEPADA DISABILITAS TULI
View through CrossRef
Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini terhadap penyakit tidak menular (PTM). tidak terkecuali dapat diberikan kepada disabilitas tuli. Disabilitas tuli seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tentang kesehatan dan layanan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh hambatan bahasa, keterbatasan aksesibilitas media, dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Disabilitas tuli dapat mengalami diskriminasi dan stigma dalam sistem perawatan kesehatan, yang dapat membuat mereka enggan untuk mencari layanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis bertujuan memberikan kesempatan bagi disabilitas tuli untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang penyakit degeneratif, termasuk cara pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dari hasil pemeriksaan 44 orang penderita disabilitas, terdapat 27,27 % menderita hipertensi, disusul 22,72 % menderta kolesterol 9,09 % , 2,27% menderita diabetes. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara umum berjalan dengan lancar dan masalah kesehatan pada lansia paling banyak adalah asam urat. Oleh karena itu diharapkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini kesadaran masyarakat khususnya disabilitas tuli tentang kesehatan dapat meningkat agar diperoleh derajat kesehatan yang optimal.
Title: PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS KEPADA DISABILITAS TULI
Description:
Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini terhadap penyakit tidak menular (PTM).
tidak terkecuali dapat diberikan kepada disabilitas tuli.
Disabilitas tuli seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tentang kesehatan dan layanan kesehatan.
Hal ini dapat disebabkan oleh hambatan bahasa, keterbatasan aksesibilitas media, dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka.
Disabilitas tuli dapat mengalami diskriminasi dan stigma dalam sistem perawatan kesehatan, yang dapat membuat mereka enggan untuk mencari layanan kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan gratis bertujuan memberikan kesempatan bagi disabilitas tuli untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang penyakit degeneratif, termasuk cara pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan.
Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Dari hasil pemeriksaan 44 orang penderita disabilitas, terdapat 27,27 % menderita hipertensi, disusul 22,72 % menderta kolesterol 9,09 % , 2,27% menderita diabetes.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara umum berjalan dengan lancar dan masalah kesehatan pada lansia paling banyak adalah asam urat.
Oleh karena itu diharapkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini kesadaran masyarakat khususnya disabilitas tuli tentang kesehatan dapat meningkat agar diperoleh derajat kesehatan yang optimal.
Related Results
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan....
PENDIDIKAN ISLAMI TANPA DISKRIMINASI DAN OPSI SLB SERTA PENDIDIKAN INTEGRASI DAN INKLUSI
PENDIDIKAN ISLAMI TANPA DISKRIMINASI DAN OPSI SLB SERTA PENDIDIKAN INTEGRASI DAN INKLUSI
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai...
Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Taman Wisata Candi Borobudur
Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Taman Wisata Candi Borobudur
Ketersediaan aksesibilitas dalam pariwisata tidak hanya diperuntukan bagi wisatawan umum namun juga bagi wisatawan disabilitas. Candi Borobudur sebagai situs peninggalan budaya yan...
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentan...
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun a...
Determinan pemanfaatan pemeriksaan kesehatan gratis pada lansia di Desa Bedali, Kabupaten Malang
Determinan pemanfaatan pemeriksaan kesehatan gratis pada lansia di Desa Bedali, Kabupaten Malang
Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) menjadi salah satu tantangan dalam sistem kesehatan masyarakat. Lansia memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis sehing...
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesen...

