Javascript must be enabled to continue!
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
View through CrossRef
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai ini menjadi penting dikaji terutama bagaimana derajat kesisteman khusus pengambilan keputusan dan pengetahuan publik khusus ruang dukungan partai golkar. Tujuan kajian adalah mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin dan pemetaan ruang dukungan partai Golkar. Penyusun mengkaji menggunakan metode studi pustaka.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan dimana adanya pendasaran konstitusi partai Golkar meskipun tidak cukup mempertimbangkan usulan dewan pimpinan daerah menyangkut calon gubernur dan pemetaan ruang dukungan dimana persebaran dukungan cukup signifikan pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Hal ini berarti partai Golkar eksis dan terlembaga dengan cukup baik. Saran bahwa Partai Golkar perlu secara konsisten menaati konstitusi Partai dengan mempertimbangkan usulan calon pemimpin secara baik sehingga ada dukungan maksimal seluruh anggota partai dan ruang dukungan yang ada perlu dimaksimalkan melalui pelaksanaan program partai secara continue dan memperluas ruang dukungan ke 11 kabupaten lain secara cukup signifikan agar eksis pada tiap pemilu.
Kata Kunci : Partai Golongan Karya, Pelembagaan Partai Politik.
Title: Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Description:
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaan partai politik.
Pelembagaan partai ini menjadi penting dikaji terutama bagaimana derajat kesisteman khusus pengambilan keputusan dan pengetahuan publik khusus ruang dukungan partai golkar.
Tujuan kajian adalah mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin dan pemetaan ruang dukungan partai Golkar.
Penyusun mengkaji menggunakan metode studi pustaka.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan dimana adanya pendasaran konstitusi partai Golkar meskipun tidak cukup mempertimbangkan usulan dewan pimpinan daerah menyangkut calon gubernur dan pemetaan ruang dukungan dimana persebaran dukungan cukup signifikan pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
Hal ini berarti partai Golkar eksis dan terlembaga dengan cukup baik.
Saran bahwa Partai Golkar perlu secara konsisten menaati konstitusi Partai dengan mempertimbangkan usulan calon pemimpin secara baik sehingga ada dukungan maksimal seluruh anggota partai dan ruang dukungan yang ada perlu dimaksimalkan melalui pelaksanaan program partai secara continue dan memperluas ruang dukungan ke 11 kabupaten lain secara cukup signifikan agar eksis pada tiap pemilu.
Kata Kunci : Partai Golongan Karya, Pelembagaan Partai Politik.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.) Partai Politik1.)Proses Pembentukan Partai PolitikMenurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjlaskan proses pembetukanpartai poltik.1.)Pertama, teori kelembagaan yang ...
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
Penelitian ini berjudul Jaringan Politik DPD II Partai Golongan Karya Ngada Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 Di Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini a...
Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil
Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil
Pasca-reformasi 1998, sistem presidensiil multipartai Indonesia menghadapi banyak masalah dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang efektif. Fragmentasi politik yang tinggi di...
TAN MALAKA: PARTAI MURBA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949
TAN MALAKA: PARTAI MURBA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949
Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menuntut kemerdekaan seutuhnya dan memilih melakukan revolusi fisik d...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...
HUKUM TATANEGARA
HUKUM TATANEGARA
MASIHKAH PERLU DAN DIDIRIKAN PARTAI POLITIK UNTUK NEGARATak percaya lagi terhadap partai politik. Karenanya, di antara mereka apatis/Acuh tak acuh. Ogah partisipasi politik. Maka, ...
Analisis Kejadian Hipertensi Berdasarkan Golongan Darah
Analisis Kejadian Hipertensi Berdasarkan Golongan Darah
Background: One of the factor that increases the risk of hypertension is ABO blood type. Non-O blood groups have higher vWF levels than blood type O, which can increase the ...


