Javascript must be enabled to continue!
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
View through CrossRef
The discourse on the abolition of the village has given birth to legal implications that are inconsistent with the values of certainty, justice, and usefulness that will be achieved in the purpose of structuring the village so that it has an impact on the continuation of the welfare of the village community. This is reflected in the management of village income and Village-Owned Enterprises which result in a legal vacuum after the abolition of the village so that the achievement of village community welfare will be hampered as mandated by the constitution in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Implications for the abolition of villages are included in village planning as regulated in statutory regulations Number 6 of 2014 concerning Villages. There is a clause on the purpose of village structuring which becomes a legal rule that should be carried out (das sollen) but there is a discrepancy when the legal rule is faced with the abolition of the village (das sein) because the abolition of the village has eliminated all provisions for the purpose of village structuring, so that villages that experience abolition in ultimately not oriented towards the purpose of structuring the village. On the other hand, the subjective legal reasons for the elimination of villages have reduced the role of the village in the elimination of villages by policies caused by the central government, which should involve local and village governments.
Title: IMPLIKASI PENGHAPUSAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Description:
The discourse on the abolition of the village has given birth to legal implications that are inconsistent with the values of certainty, justice, and usefulness that will be achieved in the purpose of structuring the village so that it has an impact on the continuation of the welfare of the village community.
This is reflected in the management of village income and Village-Owned Enterprises which result in a legal vacuum after the abolition of the village so that the achievement of village community welfare will be hampered as mandated by the constitution in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Implications for the abolition of villages are included in village planning as regulated in statutory regulations Number 6 of 2014 concerning Villages.
There is a clause on the purpose of village structuring which becomes a legal rule that should be carried out (das sollen) but there is a discrepancy when the legal rule is faced with the abolition of the village (das sein) because the abolition of the village has eliminated all provisions for the purpose of village structuring, so that villages that experience abolition in ultimately not oriented towards the purpose of structuring the village.
On the other hand, the subjective legal reasons for the elimination of villages have reduced the role of the village in the elimination of villages by policies caused by the central government, which should involve local and village governments.
Related Results
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas
Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan ya...
Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan
Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan bank sampah terhadap kesejahteraan masyarakat tempatan dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap fenomena tersebut. Rumus...

