Javascript must be enabled to continue!
OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI
View through CrossRef
ABSTRACT: The rise of illegal wildlife trade threatens Indonesia's biodiversity. This was compounded by the development of an increasingly organized and transnational mode of perpetrators of crime. Therefore, it is necessary to carry out optimal and up-to-date law enforcement efforts for illegal wildlife traffickers, particularly by the Civil Servant Investigator at the Directorate General of Customs and Excise. The results of this study indicate the urgency of optimizing the role of customs and excise PPNS in handling customs cases of trade in protected animals because of the increase in protected wild animals that are threatened with extinction; weak strength of evidence of illegal wildlife trade cases at the trial; and the development of an illegal wildlife trade crime mode. Then the optimization efforts can be made by pursuing assets of perpetrators of crime, the use of electronic evidence, and strengthening the cooperation of national and multi-national institutions. So hopefully with these efforts, the purpose of this writing, namely the handling of protected wildlife trade cases run optimally by PPNS Directorate General of Customs and Excise. This research is a qualitative normative juridical research study using a statute approach, a case approach, and a comparative approach.Keywords: Biodiversity, Trade, Animals, Protected. ABSTRAK: Maraknya perdagangan satwa liar ilegal mengancam keanekaragaman hayati Indonesia. Hal itu ditambah dengan berkembangnya modus pelaku kejahatan yang semakin terorganisir dan transnasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara optimal dan mutakhir kepada para pelaku perdagangan satwa liar illegal, khususnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanan perdagangan satwa dilindungi karena meningkatnya satwa liar dilindungi yang terancam punah; lemahnya kekuatan pembuktian perkara perdagangan satwa liar illegal di persidangan; dan berkembangnya modus kejahatan perdagangan satwa liar ilegal. Kemudian upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengejaran aset pelaku kejahatan, pemanfaatan bukti elektronik, dan penguatan kerjasama lembaga nasional maupun multi nasioanl. Sehingga diharapkan dengan upaya tersebut, maka tujuan penulisan ini, yakni penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi berjalan optimal oleh PPNS Bea dan Cukai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati, Perdagangan, Satwa, Dilindungi.
Title: OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI
Description:
ABSTRACT: The rise of illegal wildlife trade threatens Indonesia's biodiversity.
This was compounded by the development of an increasingly organized and transnational mode of perpetrators of crime.
Therefore, it is necessary to carry out optimal and up-to-date law enforcement efforts for illegal wildlife traffickers, particularly by the Civil Servant Investigator at the Directorate General of Customs and Excise.
The results of this study indicate the urgency of optimizing the role of customs and excise PPNS in handling customs cases of trade in protected animals because of the increase in protected wild animals that are threatened with extinction; weak strength of evidence of illegal wildlife trade cases at the trial; and the development of an illegal wildlife trade crime mode.
Then the optimization efforts can be made by pursuing assets of perpetrators of crime, the use of electronic evidence, and strengthening the cooperation of national and multi-national institutions.
So hopefully with these efforts, the purpose of this writing, namely the handling of protected wildlife trade cases run optimally by PPNS Directorate General of Customs and Excise.
This research is a qualitative normative juridical research study using a statute approach, a case approach, and a comparative approach.
Keywords: Biodiversity, Trade, Animals, Protected.
ABSTRAK: Maraknya perdagangan satwa liar ilegal mengancam keanekaragaman hayati Indonesia.
Hal itu ditambah dengan berkembangnya modus pelaku kejahatan yang semakin terorganisir dan transnasional.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara optimal dan mutakhir kepada para pelaku perdagangan satwa liar illegal, khususnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Hasil penelitian ini menunjukan urgensi optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanan perdagangan satwa dilindungi karena meningkatnya satwa liar dilindungi yang terancam punah; lemahnya kekuatan pembuktian perkara perdagangan satwa liar illegal di persidangan; dan berkembangnya modus kejahatan perdagangan satwa liar ilegal.
Kemudian upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengejaran aset pelaku kejahatan, pemanfaatan bukti elektronik, dan penguatan kerjasama lembaga nasional maupun multi nasioanl.
Sehingga diharapkan dengan upaya tersebut, maka tujuan penulisan ini, yakni penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi berjalan optimal oleh PPNS Bea dan Cukai.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati, Perdagangan, Satwa, Dilindungi.
.
Related Results
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
Penetapan tarif kepabeanan adalah pemeriksaan administrasi kepabeanan untuk menentukan klasifikasi barang guna perhitungan bea masuk yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriks...
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan, seperti: meningkatnya jumlah kejahatan terhadap ...
PENGARUH TARIF BEA MASUK, VOLUME IMPOR, DAN NILAI IMPOR TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK
PENGARUH TARIF BEA MASUK, VOLUME IMPOR, DAN NILAI IMPOR TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK
Penerimaan bea masuk adalah penerimaan negara dari pungutan atas barang impor yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2019 penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pela...
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL
AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar berdasarkan pendekatan willingness to pay (WTP) dan menganalisis pengaruh kesada...
295. RELATIONSHIP BETWEEN ABDOMINAL FAT DISTRIBUTION AND PROGRESSION OF BARRETT’S ESOPHAGUS TO ADENOCARCINOMA
295. RELATIONSHIP BETWEEN ABDOMINAL FAT DISTRIBUTION AND PROGRESSION OF BARRETT’S ESOPHAGUS TO ADENOCARCINOMA
Abstract
Background
Obesity was known to be a risk factor of the incidence of Barrett’s esophagus (BE) and Barrett’s esophageal ...
PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI BEKASI)
PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI BEKASI)
ABSTRACT This study aims to evaluate internal control in the import duty cycle that focuses on the procedure for receipt of import duties on customs services for Bonded Zones. This...
NILAI WAJAR SATWA
NILAI WAJAR SATWA
Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang adalah sebuah perusahaan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, sama hal dengan perusahaan jasa...
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai
Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah, dan diharapkan dengan peningkata...

