Javascript must be enabled to continue!
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
View through CrossRef
Corruption has become a complex phenomenom in Indonesia which frequently involves the government officials, legislative and judicative. Members, bankers, conglomerates, and also corporation that misuse the state’s finance. As a result, Indonesia must suffer from a huge loss which directly affects the people’s economy. This criminal act, somehow, must be teckled seriously as it has become a national issue. In addressing that problem, the writer specifically focuses on three crusial sections which composed. Of the regulation of death penalty based on law, the development of thoughts regarding the existence of death penalty, and also factors that influence the implementation of death penalty on corruption. As a conclusion, the writer points out that overcoming the act of corrupt which refers to an extraordinary crime has been regulated in law of Indonesian Number 31 years 1999 juncto law number 20 year 2001 as an. Effort to solve the corruption. The threat of death penalty which becomes the hardest penalty is settled as a sort of main criminal based om article 10 substantive of law. Moreover, the discussion of death penalty in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001 about counter-corruption, is also stated in article 2 verse (2), however its implementation depends on the requirement indicated in the law. Last but not least is the substantial factor that impedes the implementation of the death penalty which points out the lack of seriousness of legislative members in formulating the sanction of dead penalty as stated in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001, which indeed prevent the law enforcement to be implemented successfully in Indonesia
Title: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Description:
Corruption has become a complex phenomenom in Indonesia which frequently involves the government officials, legislative and judicative.
Members, bankers, conglomerates, and also corporation that misuse the state’s finance.
As a result, Indonesia must suffer from a huge loss which directly affects the people’s economy.
This criminal act, somehow, must be teckled seriously as it has become a national issue.
In addressing that problem, the writer specifically focuses on three crusial sections which composed.
Of the regulation of death penalty based on law, the development of thoughts regarding the existence of death penalty, and also factors that influence the implementation of death penalty on corruption.
As a conclusion, the writer points out that overcoming the act of corrupt which refers to an extraordinary crime has been regulated in law of Indonesian Number 31 years 1999 juncto law number 20 year 2001 as an.
Effort to solve the corruption.
The threat of death penalty which becomes the hardest penalty is settled as a sort of main criminal based om article 10 substantive of law.
Moreover, the discussion of death penalty in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001 about counter-corruption, is also stated in article 2 verse (2), however its implementation depends on the requirement indicated in the law.
Last but not least is the substantial factor that impedes the implementation of the death penalty which points out the lack of seriousness of legislative members in formulating the sanction of dead penalty as stated in law number 31 year 1999 juncto law number 20 year 2001, which indeed prevent the law enforcement to be implemented successfully in Indonesia.
Related Results
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang ber...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Daftar Isi Lobo 7(s6)
Daftar Isi Lobo 7(s6)
1. Kematian adalah sesuatu yang tidak wajar. 2. Tanda-tanda Kematian. Penampakan seekor burung. 3. Penampakan tikus. 4. Kodok sebagai penampakan. 5. Berbagai tanda yang meramalkan ...
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires m...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...

