Javascript must be enabled to continue!
PENYULUHAN ETIKA PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
View through CrossRef
Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan mengenai Etika Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pentingnya etika dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi. Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa etika pelayanan aparatur pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendidik baik aparatur desa mengenai etika ini dengan mengintegrasikan pelatihan etika dalam program pendidikan aparatur pemerintah, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan etika pelayanan aparatur pemerintah desa dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Title: PENYULUHAN ETIKA PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Description:
Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan mengenai Etika Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pentingnya etika dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi.
Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa etika pelayanan aparatur pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendidik baik aparatur desa mengenai etika ini dengan mengintegrasikan pelatihan etika dalam program pendidikan aparatur pemerintah, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik.
Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan etika pelayanan aparatur pemerintah desa dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Related Results
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
Wilayah pada Kabupaten Bangli merupakan kawasan kabupaten yang tanpa memiliki kawasan pantai serta sebagian besar wilayahnya berada pada daratan tinggi dan hanya sebagian kecil wil...
Pengaruh Beban Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Desa Nita, Desa Nitakloang, Desa Tebuk dan Desa Lusitada)
Pengaruh Beban Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Desa Nita, Desa Nitakloang, Desa Tebuk dan Desa Lusitada)
Latar belakang penelitian ini adalah belum maksimalnya kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Nita. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran kinerja aparatur,...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...

