Javascript must be enabled to continue!
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 namun ada beberapa unsur dalam PSAP Nomor 02 yang masih belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi PSAP Nomor 02 belum diterapkan secara maksimal dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
Title: Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 namun ada beberapa unsur dalam PSAP Nomor 02 yang masih belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran.
Jadi PSAP Nomor 02 belum diterapkan secara maksimal dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
Related Results
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 200...
Real-World Adherence in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Trifluridine plus Tipiracil or Regorafenib
Real-World Adherence in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Trifluridine plus Tipiracil or Regorafenib
Abstract
Background
Trifluridine and tipiracil (FTD + TPI) and regorafenib (REG) are approved treatments for the treatment of re...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam...
Strategi Komuikasi Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Citra Positif Pada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe
Strategi Komuikasi Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Citra Positif Pada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe
Informasi dan pemberitaan yang tersebar secara langsung maupun melalui media sosial tentu membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe merupakan le...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
ABSTRACTÂ This study aims to determine the effectiveness of the expenditure budget at the Lahat Regency Regional Financial Board (BKD Lahat Regency) which can affect budget perform...

