Dialektika hukum Islam di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas runtutan dialektika-dialektika hukum islam, termasuk konsep yang dianut oleh negara Indonesia, yakni konsep Negara berketuhanan <em>(religious nation state)</em> yang berasaskan pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perjuangan hukum islam di kancah perpolitikan dan pergerakan social di Indonesia diwarnai oleh berbagai macam konsep dalam memandang perlu atau tidaknya formalisasi hukum islam. Perbedaan ini tidak lepas dari titik pijak dan paradigma yang digunakan. Penganut madzhab teokrasi tentunya memiliki keyakinan bahwa yang patut dijadikan landasan hukum negara aadalah agama. Sekuler sebaliknya, agama dan negara haruslah dipisah. Agama tidak boleh mengatur negara begitu pun sebaliknya. Dua kutub ekstrim ini kemudian ditengahi oleh konsep negara berketuhanan, yang meyakini bahwa negara dan agama bisa berjalan beriringan untuk saling mengisi dan mewarnai. Negara tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar, juga tidak menolak agama dalam hukum publik, negara berjalan diatas asas dan nilai-nilai yang dijiwai oleh agama-agama yang ada di dalamnya. Negara menjamin dan melindungi setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga negaranya.