Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

View through CrossRef
Ketidakadilan bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ketidakadilan prosedural, sosial dan politik. Ketidakadilan prosedural bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, karena masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dengan akurat, sehingga kehilangan mereka kesempatan untuk memperoleh jaminan kesehatan nasional. Sementara, ketidakadilan sosial bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, yaitu masih terjadinya person bias. Person bias sama sekali tidak mencerminkan ketidakadilan sosial, karena yang menikmati hanya sebagian orang miskin yang juga kerapkali mendapatkan program penanggulangan kemiskinan lainnya, sedangkan sebagian orang miskin lainnya belum menikmati program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan, ketidakadilan politik bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di kota Bandung karena alokasi anggaran yang terbatas bagi masyarakat miskin dapat menyebabkan sikap aparat hanya memprioritaskan dengan orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan, sedangkan sebagian diantara mereka menjadi termarjinalkan (terpinggirkan) dan belum mendapatkan program jaminan kesehatan nasional.
Center for Open Science
Title: KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Description:
Ketidakadilan bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ketidakadilan prosedural, sosial dan politik.
Ketidakadilan prosedural bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, karena masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dengan akurat, sehingga kehilangan mereka kesempatan untuk memperoleh jaminan kesehatan nasional.
Sementara, ketidakadilan sosial bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, yaitu masih terjadinya person bias.
Person bias sama sekali tidak mencerminkan ketidakadilan sosial, karena yang menikmati hanya sebagian orang miskin yang juga kerapkali mendapatkan program penanggulangan kemiskinan lainnya, sedangkan sebagian orang miskin lainnya belum menikmati program jaminan kesehatan nasional.
Sedangkan, ketidakadilan politik bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di kota Bandung karena alokasi anggaran yang terbatas bagi masyarakat miskin dapat menyebabkan sikap aparat hanya memprioritaskan dengan orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan, sedangkan sebagian diantara mereka menjadi termarjinalkan (terpinggirkan) dan belum mendapatkan program jaminan kesehatan nasional.

Related Results

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
<p>Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor...
Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
This article intends to examine the social security system in the perspective of Islamic economy. Using literature review, this article cut social security. For that, it can be con...
Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial
Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial
Perwujudan jaminan sosial bagi warga negara dilaksanakan oleh negara dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu jaminan sosial yang diberikana oleh negara adalah jaminan sosu...
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia atau PMI wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah, utamanya mendapatkan jaminan sosial. Dari tahun ke tahun, jumlah Pekerja Migran Indonesia meningka...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
PENGABDIAN MASYARAKAT PERANCANGAN AKSESIBILITAS GAMAT BAY NUSA PENIDA
PENGABDIAN MASYARAKAT PERANCANGAN AKSESIBILITAS GAMAT BAY NUSA PENIDA
Kawasan Eksisting Gamat Bay sebagian besar terdapat kawasan hutan lindung yang kedepannya akan diusulkan menjadi salah satu DTW Gamat Bay. Hutan lindung memiliki pesona yang tidak ...

Back to Top