Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA

View through CrossRef
Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk bekerja di sektor ilegal seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming). Modus penipuan yang umum digunakan meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan agen tidak resmi, yang kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi tidak manusiawi serta rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi TKI ilegal ini karena tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja dan negara-negara tetangga, serta sulitnya mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain. Sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang telah diterapkan dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara. Upaya pencegahan meliputi pelarangan keberangkatan dan pembatalan paspor bagi yang terindikasi, serta penguatan kerja sama keimigrasian dengan Kamboja. Namun, perlindungan negara terhadap TKI ilegal masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulangan korban. Studi ini mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan yang digunakan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sebagai upaya mengurangi risiko dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. 
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA
Description:
Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk bekerja di sektor ilegal seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming).
Modus penipuan yang umum digunakan meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan agen tidak resmi, yang kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi tidak manusiawi serta rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi.
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi TKI ilegal ini karena tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja dan negara-negara tetangga, serta sulitnya mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain.
Sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang telah diterapkan dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara.
Upaya pencegahan meliputi pelarangan keberangkatan dan pembatalan paspor bagi yang terindikasi, serta penguatan kerja sama keimigrasian dengan Kamboja.
Namun, perlindungan negara terhadap TKI ilegal masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulangan korban.
Studi ini mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan yang digunakan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sebagai upaya mengurangi risiko dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.
 .

Related Results

tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba=>Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk t...
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk tertentu, misal bentuk negara (Kes...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
1.) Istilah Hukum Tata NegaraIstilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukumNegara. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berart...

Back to Top