Peranan dan Kedudukan Platform Digital dalam Pertanggungjawaban Pencemaran Nama Baik

Abstract. The development of digital technology has increased the role of digital platforms in people's lives, but has also given rise to legal challenges, particularly regarding defamation. This study aims to analyze the accountability of digital platforms in defamation cases under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and legal protection for victims. A normative juridical approach is used by analyzing the cases of Baiq Nuril and Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti. The results show that digital platforms have a responsibility to moderate content, provide reporting mechanisms, and cooperate with law enforcement in accordance with Articles 15 and 40 of the ITE Law. However, the application of the articles of the ITE Law is often open to multiple interpretations, potentially leading to criminalization of victims or restrictions on freedom of expression. Legal protection for victims includes criminal sanctions, restitution, and reputation restoration, but challenges such as low awareness of reporting and the potential for abuse of flexible articles require clearer and more balanced regulatory reforms. Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan peran platform digital dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan tantangan hukum, khususnya terkait pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban platform digital dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perlindungan hukum bagi korban. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menganalisis kasus Baiq Nuril dan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab untuk memoderasi konten, menyediakan mekanisme pelaporan, dan bekerja sama dengan penegak hukum sesuai Pasal 15 dan Pasal 40 UU ITE. Namun, penerapan pasal-pasal UU ITE sering kali multitafsir, menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap korban atau pembatasan kebebasan berekspresi. Perlindungan hukum bagi korban mencakup sanksi pidana, restitusi, dan pemulihan reputasi, tetapi tantangan seperti rendahnya kesadaran melapor dan potensi penyalahgunaan pasal karet memerlukan reformasi regulasi yang lebih jelas dan seimbang.