Javascript must be enabled to continue!
PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM HUKUM GATT-WTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
View through CrossRef
This research aims to discuss the basis for anti-dumping regulations in WTO law and the implementation of WTO anti-dumping rules in Indonesia. This research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Anti-Dumping Regulations in GATT-WTO Regulations. Internationally, the provisions for anti-dumping regulations are regulated in Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 and as a step used to prevent dumping practices, then in 1967 it was implemented. signed the "Anti Dumping Code", Implementation of anti dumping regulations in Indonesia, the issuance of Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement on Establishing the World Trade Organization (Approval of the establishment of the world trade organization/WTO) and the formation of a Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI).
Yayasan Umar Abdul Gani Bima
Title: PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM HUKUM GATT-WTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Description:
This research aims to discuss the basis for anti-dumping regulations in WTO law and the implementation of WTO anti-dumping rules in Indonesia.
This research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach.
Anti-Dumping Regulations in GATT-WTO Regulations.
Internationally, the provisions for anti-dumping regulations are regulated in Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 and as a step used to prevent dumping practices, then in 1967 it was implemented.
signed the "Anti Dumping Code", Implementation of anti dumping regulations in Indonesia, the issuance of Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement on Establishing the World Trade Organization (Approval of the establishment of the world trade organization/WTO) and the formation of a Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI).
Related Results
DAMPAK PENERAPAN BEA MASUK ANTI-DUMPING ATAS IMPOR PRODUK TINPLATE
DAMPAK PENERAPAN BEA MASUK ANTI-DUMPING ATAS IMPOR PRODUK TINPLATE
ABSTRACT:Anti-dumping on tinplate products aim to protect domestic industries. Still, some industries want tinplate products not to be subject to anti-dumping because domestic prod...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

