Javascript must be enabled to continue!
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
View through CrossRef
AbstrakTujuan Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perbandingan hukum bisnis perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternayata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan mmenjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum bisnis pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perbedaan peraturan yang mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini. BUMD dengan bentuk Perusahaan Daerah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing. Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas AbstractThe purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD from an Anindya Regional Company to Aninsya Mitra Internasional Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD). it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent on the policies of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak. In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations. This type of research uses juridical-normative. There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting or tertiary. The technique of collecting legal materials is by using a literature study model. The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research. The results of the study indicate that there are differences in business legal arrangements in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company. The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD. BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law no. 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while BUMD in the form of a Limited Liability Company is regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The differences are very prominent in the respective capital and profit settings. Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.
Title: PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
Description:
AbstrakTujuan Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perbandingan hukum bisnis perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternayata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan mmenjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali.
Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri.
Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif.
Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier.
Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan.
Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum bisnis pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.
Perbedaan peraturan yang mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini.
BUMD dengan bentuk Perusahaan Daerah diatur oleh UU No.
5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas AbstractThe purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD from an Anindya Regional Company to Aninsya Mitra Internasional Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD).
it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent on the policies of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak.
In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations.
This type of research uses juridical-normative.
There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting or tertiary.
The technique of collecting legal materials is by using a literature study model.
The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research.
The results of the study indicate that there are differences in business legal arrangements in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company.
The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD.
BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law no.
5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while BUMD in the form of a Limited Liability Company is regulated by Law no.
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
The differences are very prominent in the respective capital and profit settings.
Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability comp...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
ABSTRAK Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompeti...
Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia
Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia
Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Studi mengenai sejarah hukum ini akan m...
Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas
Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas
AbstractA limited liability company is a legal subject capable of being responsible for the risks in carrying out its business. The principle of vicarious liability is the basis of...
TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS
TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS
Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan perusahaan dan mewakili perseroan baik d...
Analisis Pendapatan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari Terhadap Kemitraan Kehutanan di Desa Napal Putih
Analisis Pendapatan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari Terhadap Kemitraan Kehutanan di Desa Napal Putih
ABSTRACT
The Wana Mitra Lestari Forest Farmer Group is one of the forest farmer groups located in Napal Putih Village, Serai Serumpun District. The forest work area managed by KTH...


