Javascript must be enabled to continue!
Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
View through CrossRef
Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan, seperti malaadministrasi, diskriminasi pelayanan, dan pengabaian hak peserta BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap peserta jika terjadi malaadministrasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa regulasi terkait dan hasil studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal BPJS Kesehatan dengan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelayanan yang tidak merata dan perlindungan hukum bagi peserta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh peserta.
Title: Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
Description:
Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan, seperti malaadministrasi, diskriminasi pelayanan, dan pengabaian hak peserta BPJS.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap peserta jika terjadi malaadministrasi.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa regulasi terkait dan hasil studi terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal BPJS Kesehatan dengan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelayanan yang tidak merata dan perlindungan hukum bagi peserta.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh peserta.
Related Results
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract
The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
Salah satu indikator utama pemantauan kualitas pelayanan adalah kepuasan pelanggan, ini berasal dari fakta bahwa harapan pelanggan telah dipenuhi oleh layanan yang mereka terima. P...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia atau PMI wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah, utamanya mendapatkan jaminan sosial. Dari tahun ke tahun, jumlah Pekerja Migran Indonesia meningka...
STUDI LITERATUR: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
STUDI LITERATUR: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan bada yang memiliki hak dalam menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS menjalankan prosedur Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) be...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...

