Javascript must be enabled to continue!
Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari BPS, peraturan perundang-undangan, policy brief terkait upah minimum dan kesenjangan pendapatan serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini berupa upah minimum akan efektif jika struktur angkatan kerja di suatu negara lebih dominan bekerja di sektor formal. Selain itu, upah minimum yang meningkat setiap tahunnya dapat mencerminkan inflasi akibat kenaikan harga barang sehingga menyebabkan upah riil cenderung menurun.Selain itu, penetapan upah minimum di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terlalu sederhana karena belum memperhitungkan perbedaan daerah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap daerah. Ketiadaan data rinci terkait data ekonomi dan sosial budaya menyebabkan kebijakan penetapan upah minimum yang diterapkan selama ini belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peningkatan produktivitas pekerja harus dimulai melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja.
Secretariat General of the Indonesian House of Representatives
Title: Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari BPS, peraturan perundang-undangan, policy brief terkait upah minimum dan kesenjangan pendapatan serta hasil penelitian sebelumnya.
Hasil penelitian ini berupa upah minimum akan efektif jika struktur angkatan kerja di suatu negara lebih dominan bekerja di sektor formal.
Selain itu, upah minimum yang meningkat setiap tahunnya dapat mencerminkan inflasi akibat kenaikan harga barang sehingga menyebabkan upah riil cenderung menurun.
Selain itu, penetapan upah minimum di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terlalu sederhana karena belum memperhitungkan perbedaan daerah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap daerah.
Ketiadaan data rinci terkait data ekonomi dan sosial budaya menyebabkan kebijakan penetapan upah minimum yang diterapkan selama ini belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Peningkatan produktivitas pekerja harus dimulai melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja.
Related Results
Zakat and Income Inequality in Indonesia: Panel Data Analysis in 34 Provinces
Zakat and Income Inequality in Indonesia: Panel Data Analysis in 34 Provinces
ABSTRAK
Tujuan utama dari makalah ini untuk menguji secara empiris pengaruh zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Upah Minimum Regional/Provinsi (UMP), dan inflas...
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KOTA METRO DALAM PERSEPKTIF EKONOMI ISLAM
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KOTA METRO DALAM PERSEPKTIF EKONOMI ISLAM
ABSTRAK Ketimpangan pendapatan ialah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar...
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ABSTRAK
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan isu dimensi sosial strategis yang sering dihadapi oleh berbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ...
Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023
Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023
Purpose – This research has three objectives. First, it analyzes regional economic characteristics regarding economic growth and personal income inequality within a region. Second,...
Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini di mana lapangan pekerjaan semakin sempit akan tetapi angkatan kerja semakin bertambah banyak membuat buruh semakin terjepit untuk ...
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
Secara konstitusi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelayakan penghidupan ini harus sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, artinya seorang peker...
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
Indeks gini menjadi salah satu sasaran pokok kinerja kabinet Presiden Jokowi, tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Untuk memenuhi indikator indeks gini tersebut, dig...
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKTOR PARIWISATA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKTOR PARIWISATA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Bahkan, banyak negara menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar dalam menghasilkan devisa. Pen...

