Javascript must be enabled to continue!

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI MAATSCHAPPIJ [Legal Protection of the Communal Land Rights of the Deli Sultanate due to the Nationalization of NV Deli Maatschaapij]

Abstract Nationalization of a Dutch-owned plantation company, NV Deli Maatschappij, was an attempt by the government to improve national economic situation. However, during the process, communal land which was concessioned to the plantation, was also nationalized and not given compensation by the government which resulted the indigenous people of Deli Sultanate losing their customary land. The former plantation land was converted to Cultivation Rights and handed over to the State Plantation Company This problem led to a prolonged conflict over ownership of the former estate. The purpose of this study is to determine the validity of the nationalization process carried out by Indonesian government on the existence of indigenous peoples’ customary land rights and obtain settlement of customary land rights of indigenous peoples as the impact on nationalization. Furthermore, this research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statue approach). Keywords: Nationalization, Communal Land, Compensation Abstrak Proses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda, yaitu NV Deli Maatschappij adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Negara. Namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat yang dikonsesikan kepada perkebunan juga ikut ternasionalisasi dan tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah yang berakibat Masyarakat Adat Kesultanan Deli kehilangan tanah ulayatnya. Tanah bekas perkebunan diubah menjadi Hak Guna Usaha dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara. Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan tentang kepemilikan tanah bekas perkebunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat dan memperoleh penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat sebagai dampak atas nasionalisasi. Kata Kunci: Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Ganti Rugi

Universitas Pelita Harapan

Jeremy Aidianto Naibaho Bambang Daru Nugroho Yusuf Saepul Zamil

Law Review

2020

Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI MAATSCHAPPIJ [Legal Protection of the Communal Land Rights of the Deli Sultanate due to the Nationalization of NV Deli Maatschaapij]

Description:

However, during the process, communal land which was concessioned to the plantation, was also nationalized and not given compensation by the government which resulted the indigenous people of Deli Sultanate losing their customary land.

The former plantation land was converted to Cultivation Rights and handed over to the State Plantation Company This problem led to a prolonged conflict over ownership of the former estate.

The purpose of this study is to determine the validity of the nationalization process carried out by Indonesian government on the existence of indigenous peoples’ customary land rights and obtain settlement of customary land rights of indigenous peoples as the impact on nationalization.

Furthermore, this research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statue approach).

Keywords: Nationalization, Communal Land, Compensation Abstrak Proses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda, yaitu NV Deli Maatschappij adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Negara.

Namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat yang dikonsesikan kepada perkebunan juga ikut ternasionalisasi dan tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah yang berakibat Masyarakat Adat Kesultanan Deli kehilangan tanah ulayatnya.

Tanah bekas perkebunan diubah menjadi Hak Guna Usaha dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara.

Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan tentang kepemilikan tanah bekas perkebunan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat dan memperoleh penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat sebagai dampak atas nasionalisasi.

Kata Kunci: Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Ganti Rugi .

Back

AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU

Abstract This study focuses on the implementation of communal land registration of indigenous communities and government efforts in protecting customary land registration, espec...

On the Status of Rights

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash ABSTRACT In cases where the law conflicts with bioethics, the status of rights must be determined to resolve some of the tensions. ...

Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui secara tegas dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, salah satu ciri khas masyarakat adat adalah adanya hak ulayat ma...

Autonomy on Trial

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash Abstract This paper critically examines how US bioethics and health law conceptualize patient autonomy, contrasting the rights-based, individualist...

KONSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP TATANAN FISIK SPASIAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, CIMAHI SELATAN

Abstrak - Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu Kampung Adat yang masih eksis hingga saat ini. Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selat...

Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia

AbstractSooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kesultanan Deli

Abstract Agrarian law is the totality of legal norms, both written and unwritten, which regulate legal relations between legal subjects in the agrarian sector. Agrarian law is actu...

Email:
Password:

Email:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI MAATSCHAPPIJ [Legal Protection of the Communal Land Rights of the Deli Sultanate due to the Nationalization of NV Deli Maatschaapij]

Related Results