Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke

View through CrossRef
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator. 
Title: Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke
Description:
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta.
Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan.
Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta.
Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah.
lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta.
LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti.
Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.
Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions.
 Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed.
In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters.
The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works.
This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources.
The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties.
Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts.
The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government.
The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights.
LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties.
In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator.
 .

Related Results

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan hak cipta terkait dengan cover version musik dan mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang berkaitan. Suatu karya dal...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Perlindungan Hak Cipta Dalam Pelanggaran Hak Cipta Logo Cap Jempol
Perlindungan Hak Cipta Dalam Pelanggaran Hak Cipta Logo Cap Jempol
komputer teknologi merupakan persyaratan penting untuk mengakses dan menggunakan informasi, mempercepat transfer teknologi dan mendorong pertumbuhan produktivitas. Pada saat yang s...
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the peopl...
ASPEK HUKUM HAK PATEN DAN HAK CIPTA DALAM BISNIS Setion Class Desi Febriani
ASPEK HUKUM HAK PATEN DAN HAK CIPTA DALAM BISNIS Setion Class Desi Febriani
Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja ber...
HAK AKSES BAGI DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA KARYA CIPTA
HAK AKSES BAGI DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA KARYA CIPTA
Kurangnya akses hasil karya cipta dalam pemenuhan hak atas pendidikan menempatkan disabilitas semakin termarginalkan. Ini terjadi, tidak hanya disebabkan belum konsisten dan maksim...
Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Digital Dan Penggunaan Bahasa Inggris Untuk Pelaku Usaha Pemula
Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Digital Dan Penggunaan Bahasa Inggris Untuk Pelaku Usaha Pemula
Penggunaan Bahasa Inggris di era globalisasi semakin dibutuhkan sebagai alat komunikasi oleh para pelaku usaha yang masih pemula untuk pengembangan dan pemasaran usahanya. Dengan d...
PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA
PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA
Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semu...

Back to Top