Javascript must be enabled to continue!
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
View through CrossRef
The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's authority in supervising the updating of voter lists in the continuous voter list. The research method used in this study is normative legal research, namely research by studying laws, theories and concepts related to the problem under study by examining available literature.
The results of the study show that based on the recommendation of Law Number 7 of 2017 it has regulated the provisions of the Bawaslu's obligation to oversee the process of updating and maintaining voter data on an ongoing basis for the KPU's task of updating voter data on an ongoing basis. However, in terms of regulations, KPU, especially Regency/Municipal KPU, is only limited to providing a copy of PDPB recapitulation to Regency/City Bawaslu, not accompanied by updated data by name by address, so in total the role of updating and maintaining sustainable voter data is only monopolized by the KPU and not there is an opportunity for Bawaslu to fulfill the oversight obligations set out in the law. The process of implementing continuous voter data updating by the KPU of North Buton Regency is carried out in private, the North Buton Regency Bawaslu is only given the Minutes of Recapitulation every month. If access to that data does not exist or is limited, then suggestions and improvements to the voter list by the Election Supervisor will be even lower, and may even be of no value.
Universitas Halu Oleo - Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Title: IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
Description:
The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's authority in supervising the updating of voter lists in the continuous voter list.
The research method used in this study is normative legal research, namely research by studying laws, theories and concepts related to the problem under study by examining available literature.
The results of the study show that based on the recommendation of Law Number 7 of 2017 it has regulated the provisions of the Bawaslu's obligation to oversee the process of updating and maintaining voter data on an ongoing basis for the KPU's task of updating voter data on an ongoing basis.
However, in terms of regulations, KPU, especially Regency/Municipal KPU, is only limited to providing a copy of PDPB recapitulation to Regency/City Bawaslu, not accompanied by updated data by name by address, so in total the role of updating and maintaining sustainable voter data is only monopolized by the KPU and not there is an opportunity for Bawaslu to fulfill the oversight obligations set out in the law.
The process of implementing continuous voter data updating by the KPU of North Buton Regency is carried out in private, the North Buton Regency Bawaslu is only given the Minutes of Recapitulation every month.
If access to that data does not exist or is limited, then suggestions and improvements to the voter list by the Election Supervisor will be even lower, and may even be of no value.
Related Results
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 DI KELURAHAN TAUBONTO
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 DI KELURAHAN TAUBONTO
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 di Kelurahan Taubonto...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bert...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Memilih Calon Anggota Legislatif
Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Memilih Calon Anggota Legislatif
Penelitian bertujuan mengetahui partisipasi pemilih pemula dan orientasi pemilih memilih sosok calon anggota legislatif setelah diselenggarakannya Pemilu Legislatif 2014. Penelitia...
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DALAM KONSTRUKSI POLITIK HUKUM
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DALAM KONSTRUKSI POLITIK HUKUM
Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sehingga dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengar...
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu
Abstract
Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national d...
Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN
Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN
This research aims to find out the role of Bawaslu in creating honest and fair elections in Gorontalo Province and how Bawaslu handles violations of ASN neutrality. In this researc...

