Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM

View through CrossRef
Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut dan dampaknya terhadap keadilan, kredibilitas, dan transparansi proses pemilu.Tujuan dari studi ini adalah untuk mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian selama pemilihan umum, serta mengeksplorasi konsekuensi dari kegagalan untuk mengatasi masalah ini terhadap supremasi hukum dan demokrasi.Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan, dan sumber lain yang relevan.Temuan penelitian ini menyoroti beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap politisasi kepolisian selama pemilihan umum. Faktor-faktor ini berkisar dari campur tangan dan manipulasi politik oleh partai-partai yang berkuasa hingga subversi mekanisme akuntabilitas dalam sistem kepolisian. Dampak politisasi kepolisian terhadap proses pemilu sangat merugikan, karena merusak keadilan, kredibilitas, dan transparansi pemilu dengan memungkinkan penegakan hukum yang bias, intimidasi pemilih, dan favoritisme partisan. Mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian memerlukan reformasi sistemik yang bertujuan untuk mendepolitisasi kepolisian. Reformasi ini harus mencakup penguatan kemandirian kepolisian, peningkatan mekanisme akuntabilitas internal, dan peningkatan standar dan etika profesional. Kegagalan untuk menangani politisasi kepolisian dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi supremasi hukum dan demokrasi, termasuk erosi kepercayaan publik, integritas elektoral yang dikompromikan, dan meningkatnya polarisasi sosial dan politik.Kata kunci: pemilihan umum, politisasi kepolisian, proses pemilu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Title: POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
Description:
Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut dan dampaknya terhadap keadilan, kredibilitas, dan transparansi proses pemilu.
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian selama pemilihan umum, serta mengeksplorasi konsekuensi dari kegagalan untuk mengatasi masalah ini terhadap supremasi hukum dan demokrasi.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan, dan sumber lain yang relevan.
Temuan penelitian ini menyoroti beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap politisasi kepolisian selama pemilihan umum.
Faktor-faktor ini berkisar dari campur tangan dan manipulasi politik oleh partai-partai yang berkuasa hingga subversi mekanisme akuntabilitas dalam sistem kepolisian.
Dampak politisasi kepolisian terhadap proses pemilu sangat merugikan, karena merusak keadilan, kredibilitas, dan transparansi pemilu dengan memungkinkan penegakan hukum yang bias, intimidasi pemilih, dan favoritisme partisan.
Mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian memerlukan reformasi sistemik yang bertujuan untuk mendepolitisasi kepolisian.
Reformasi ini harus mencakup penguatan kemandirian kepolisian, peningkatan mekanisme akuntabilitas internal, dan peningkatan standar dan etika profesional.
Kegagalan untuk menangani politisasi kepolisian dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi supremasi hukum dan demokrasi, termasuk erosi kepercayaan publik, integritas elektoral yang dikompromikan, dan meningkatnya polarisasi sosial dan politik.
Kata kunci: pemilihan umum, politisasi kepolisian, proses pemilu.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan
Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan
Lembaga pendidikan adalah lembaga yang empuk untuk dijadikan singgasana dalam memperkaya diri, tak heran banyak kebijakan-kebijakan yang lahir dari lembaga ini merupakan hasil poli...
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi...
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
Abstract In the process of maximizing the value of the company, a conflict of interest between the manager and the shareholders often arises, which is often called an agency ...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang  kontestas...
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan ka...
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat p...

Back to Top