Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Covid-19

View through CrossRef
Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara. Negara harus memastikan di masa pandemi yang juga melanda ini tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan sehingga diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil Negara untuk pemenuhan hak atas dasar pangan di masa pandemi covid-19 saat ini. Jika negara gagal maka itu dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa di masa pandemi tidak boleh ada masyarakat yang kekurangan makanan, selain itu pemerintah juga harus berkoordiansi mulai dari Pemeriintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dalam tingkatan yang paling rendah untuk memastikan bahwa bahan makanan dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia serta dapat diakses dengan mudah bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat di masa pandemi virus covid-19 antara lain dengan meningkatkan imun tubuh dengan makan-makanan yang bergizi, mencukupi kebutuhan nutrisi, memperbaiki waktu tidur, dan selalu berpikir positif.
Center for Open Science
Title: Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Covid-19
Description:
Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.
Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara.
Negara harus memastikan di masa pandemi yang juga melanda ini tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan sehingga diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil Negara untuk pemenuhan hak atas dasar pangan di masa pandemi covid-19 saat ini.
Jika negara gagal maka itu dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa di masa pandemi tidak boleh ada masyarakat yang kekurangan makanan, selain itu pemerintah juga harus berkoordiansi mulai dari Pemeriintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dalam tingkatan yang paling rendah untuk memastikan bahwa bahan makanan dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia serta dapat diakses dengan mudah bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali.
Sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat di masa pandemi virus covid-19 antara lain dengan meningkatkan imun tubuh dengan makan-makanan yang bergizi, mencukupi kebutuhan nutrisi, memperbaiki waktu tidur, dan selalu berpikir positif.

Related Results

Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas p...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Selama Pandemi Covid-19
Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Selama Pandemi Covid-19
AbstractThis research is discussed by proposing the formulation of the problem what the legal consequences of the delay in submitting data on the transfer of land rights to the Lan...
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the peopl...
KONVESI HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
KONVESI HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimili...
Strategi Fundraising SOS Children’s Villages di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif pada SOS Children’s Villages Indonesia)
Strategi Fundraising SOS Children’s Villages di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif pada SOS Children’s Villages Indonesia)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui sistem pendanaan SOS Children’s Villages Indonesia masa pandemi COVID-19, (2) Mengetahui strategi Fundraising SOS Children’...

Back to Top